Politik

AHY Bersalaman dengan Moeldoko, Demokrat: Memaafkan tapi Tak Melupakan

Ia mengingatkan kepada seluruh kader, apabila seseorang menjadi pengkhianat, akan sulit bagi orang tersebut untuk mengembalikan kepercayaan seumur hid

Penulis: Redaksi | Editor: Wawan Akuba
TribunNews
Momen Moeldoko bersalaman dengan AHY di Istana Negara, Senin (26/2/2024). 

TRIBUNGORONTALO.COM -- Partai Demokrat menanggapi jabat tangan antara Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Diketahui, AHY dan Moeldoko berjabatangan pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (26/2/2024).

Momen jabat tangan antara Moeldoko dan AHY menarik perhatian publik. Peristiwa ini terjadi setelah perseteruan mereka terkait kepemimpinan Partai Demokrat.

Deputi Bappilu Demokrat, Kamhar Lakumani, menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan konsekuensi logis sebagai sesama pembantu Presiden Jokowi.

Salaman AHY dengan Moeldoko menunjukkan profesionalisme dan kemampuan AHY untuk menempatkan diri.

Namun, Kamhar belum mengetahui apakah Moeldoko telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada AHY.

"Kalau meminta maaf, tentu saja akan dimaafkan sebagaimana pernah disampaikan oleh Mas Ketum AHY atas perilaku KSP Moeldoko dan kaki tangannya 'forgive but not forgotten'," tutur Kamhar.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa AHY bersedia memaafkan Moeldoko atas perilakunya di masa lalu, namun tidak akan melupakannya.

Hal ini sejalan dengan prinsip "forgive but not forget" yang menekankan pentingnya memaafkan tanpa melupakan luka.

Momen jabat tangan dan pernyataan Kamhar menunjukkan potensi rekonsiliasi antara AHY dan Moeldoko.

Sebelumnya, pada awal Februari 2021, terkuak kabar adanya gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal tersebut disampaikan AHY pada Senin (1/2/2021). Ia menyebut ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Gerakan itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 yang baru saja selesai.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY waktu itu.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut dalam konferensi pers AHY.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved