Pemilu Pakistan Disebut Penuh Kecurangan, Militer Dianggap Pengendali Hasil?

TRIBUNGORONTALO.COM -- Pemilihan umum Pakistan yang digelar hari ini, Kamis (8/2/2024) menuai banyak kritik dari para ahli keamanan.

Mereka menilai pemilu ini hanyalah sandiwara militer yang hingga saat ini masih memegang kendali kekuasaan. 

Pakar pertahanan, Brigadir (Purn.) Anil Gupta, menyebut pemilu di Pakistan sebagai penipuan belaka.

Ia menyebut militer Pakistan ingin membawa kembali pemimpin tertinggi Pakistan Muslim League - Nawaz (PML-N), Nawaz Sharif.

"Mereka sudah mengambil keputusan. Mereka ingin membawa kembali Nawaz Sharif. Mereka telah memastikan tidak ada oposisi," kata Brigadir Gupta.

Apalagi saat ini katanya, seluruh pengurus partai terbesar di Pakistan, PTI, dipenjara. Hal yang mungkin terjadi kata dia,  Perdana Menteri Pakistan berikutnya adalah Nawaz Sharif. 

"Tetapi satu hal yang lebih berbahaya dalam pemilihan ini adalah Pakistan sekali lagi mencoba, militer sekali lagi mencoba untuk menjadikan organisasi teroris sebagai arus utama di sana," tambahnya.

Mantan Duta Besar India untuk Pakistan, Ajay Bisaria, yakin bahwa pemilu ini dicurangi dan hasilnya dapat diprediksi.

"Dari semua segi, pemilihan pada 8 Februari ini tidak hanya yang paling bisa diprediksi, tetapi juga yang paling dicurangi," katanya. 

Kata dia, militer dalam berbagai cara melakukan rekayasa pra-pemilu. Juga merekayasa pemilu dan pasca-pemilu untuk mendapatkan pemerintahan yang diinginkannya.

"Dikatakan bahwa kemungkinan akan menjadi pilihan Nawaz Sharif dan partainya PMLN, saya pikir itu adalah harapan yang tersebar luas, dan itu cukup akurat," kata Bisaria.

Pakar pertahanan Qamar Agha juga mengatakan bahwa dengan hubungan antara Angkatan Darat dan keluarga Sharif yang membaik, semuanya sudah ditentukan sebelumnya.

"Hasil pemilu ini sudah ditentukan sebelumnya, mulai dari siapa yang akan menjadi Perdana Menteri hingga berapa banyak kursi yang akan dimenangkan masing-masing partai," ucapnya.

Sebagai informasi, hubungan Nawaz Sharif dengan Angkatan Darat Pakistan telah membaik, keluarganya telah direhabilitasi, dan dia telah diampuni atas kejahatannya.

"Kekerasan secara rutin terjadi di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan. Bahkan jika militer mengelola pemilihan ini, menjalankan pemerintahan akan menjadi tugas yang sangat sulit mengingat krisis ekonomi yang serius dan ketidakstabilan politik di negara ini," kata Agha.