Guru Besar Universitas Gorontalo Dukung Gerakan Moral, Kritik Jokowi soal Netralitas

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Guru besar Universitas Gorontalo, Rustam Akili, menyatakan dukungannya atas penyataan sikap sejumlah kampus besar di Indonesia.

"Selama dilakukan dengan cara-cara konstitusional, saya turut mendukung," tegasnya kepada TribunGorontalo.com, Senin (5/2/2024).

Bagi Rustam, menjaga demokrasi adalah kewajiban bagi setiap warga negara.

Sejalan dengan itu, ia menyebut bahwa pada prinsipnya, asas integritas menjadi tonggak jalannya demokrasi  bermartabat.

"Utamanya dalam penyelenggaraan pemilu yang harus menjunjung tinggi netralitas, serta sikap jujur dan adil ," kata Rustam.

Baca juga: 49 OMS Ternama Indonesia Berkoalisi, Ajak Warga Beri Sanksi Etik ke Prabowo - Gibran

Ia bahkan mendukung apabila para mahasiswanya turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi.

"Oh, itu wajib. Namun harus dilakukan dengan damai kondusif tanpa anarkis," jelasnya.

Beberapa pekan terakhir sejumlah akademisi serta guru besar beberapa kampus Indonesia aktif mengkritik Joko Widodo.

Jokowi dinilai telah banyak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.

Seperti diungkapkan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Abd Kadim Masaong beberapa waktu lalu.

Baca juga: Guru Besar Universitas Muhammadiyah Gorontalo Pertanyakan Integritas Jokowi: Rakyat Bingung

Prof Kadim menegaskan presiden harusnya tak memihak. 

Hal itu disampaikan Abd Kadim dalam menanggapi gerakan moral para akademisi mengenai keberpihakan Jokowi ke salah satu pasangan calon presiden (capres).

"Gerakan moral ini dilandasi oleh robohnya nilai-nilai etik berbangsa dan bernegara," ujarnya kepada TribunGorontalo.com melalui pesan WhatsApp pada Senin (5/2/2024) siang.

Kata Prof Kadim, sebelum adanya gerakan moral yang dilakukan oleh para akademisi, para cendekiawan Indonesia telah mengingatkan kepala negara tetap menjunjung tinggi moralitas berbangsa.

Namun kenyataannya tindakan Jokowi justru membuat para akademisi mulai mempertanyakan integritasnya sebagai kepala negara.