Pemilu 2024
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Gorontalo Pertanyakan Integritas Jokowi: Rakyat Bingung
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Abd Kadim Masaong, menegaskan presiden harusnya tak memihak.
Penulis: Prailla Libriana Karauwan | Editor: Fadri Kidjab
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Guru Besar Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Abd Kadim Masaong, menegaskan presiden harusnya tak memihak.
Hal itu disampaikan Abd Kadim dalam menanggapi gerakan moral para akademisi mengenai keberpihakan Jokowi ke salah satu pasangan calon presiden (capres).
"Gerakan moral ini dilandasi oleh robohnya nilai-nilai etik berbangsa dan bernegara," ujarnya kepada TribunGorontalo.com melalui pesan WhatsApp pada Senin (5/2/2024) siang.
Kata Prof Kadim, sebelum adanya gerakan moral yang dilakukan oleh para akademisi, para cendekiawan Indonesia telah mengingatkan kepala negara tetap menjunjung tinggi moralitas berbangsa.
Namun kenyataannya tindakan Jokowi justru membuat para akademisi mulai mempertanyakan integritasnya sebagai kepala negara.
"Presiden itu seharusnya tidak bisa memihak. Apalagi dengan pernyataan-pernyataan presiden yang sering berbeda-beda, membuat rakyat bingung mana yang harus dipegang," jelas rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo ini.
Kadim menambahkan, tindakan Jokowi sudah keluar dari nilai etik dan moralitas berbangsa dan bernegara.
Dalam pandangannya, presiden menjalankan tugasnya harus netral dan tidak memperlihatkan condong ke salah satu capres.
Pernyataan awal presiden Jokowi, presiden harus menjaga netralitas dalam pemilu.
Namun, pada Rabu (24/1/2024) eks Gubernur Jakarta itu justru terang-terangan menyatakan presiden atau menteri boleh berkampanye.
Baca juga: Dosen Gorontalo Bicara soal Peran Agama dalam Krisis Kemanusiaan di Forum Akademik Global
Selain itu, guru besar juga menyoroti pelanggaran etika oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman.
Kala itu Anwar memberikan ruang bagi putra sulung Jokowi untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024.
Prof Kadim juga menyinggung bantuan sosial dibagikan untuk kepentingan elit politik, bukan lagi untuk rakyat jelata.
"Simbol-simbol negara sudah digunakan untuk kepentingan kelompok dan keluarga," tandasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.