Pilpres 2024
Jokowi Bela Prabowo, Tegaskan Tak Semua Data Pertahanan Bisa Dibuka ke Publik: Kaya Toko Kelontong
Jokowi turut merespons soal Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo meminta Prabowo Subianto membuka data yang dimiliki Kementerian Pertahanan saat debat.
TRIBUNGORONTALO.COM - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) turut merespons adanya calon presiden (capres) yang menginginkan data pertahanan dibuka dalam debat ketiga Pilpres pada Minggu (7/1/2024) lalu.
Diketahui capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Prabowo untuk membuka data yang dimiliki Kementerian Pertahanan RI, termasuk soal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).
Terkait hal itu, Presiden Jokowi menegaskan tidak semua data pertahanan dan keamanan bisa dibuka kepada publik.
Baca juga: Ganjar Bantah Pernyataan Jokowi soal Menyerang Personal saat Debat Capres
Baca juga: Diduga Lambat Ditangani RSUD, Pasien Komplikasi Otak Meninggal di Mobil Ambulance
Menurut Jokowi, memang banyak yang perlu dirahasiakan terkait dengan hal tersebut.
Pasalnya, masalah pertahanan itu menyangkut dengan strategi besar negara.
Data pertahanan, ditegaskan Presiden Jokowi, merupakan rahasia negara yang tidak bisa terang-terangan dibuka layaknya toko kelontong.
"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan kemaanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi di Kampung Kecil, Kawasan Serang, Banten, Senin (8/1/2023).
"Karena ini menyangkut strategi besar negara tidak bisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa," katanya.
Sebelumnya, saat debat itu, Prabowo bahkan mengajak Ganjar dan Anies untuk diskusi bersama buka-bukaan soal data, termasuk soal pembelian alutsista oleh Kemenhan RI.
Baca juga: Menurut Litbang Kompas, Skor Prabowo Paling Rendah dalam Debat Capres Kedua
Respons Ganjar soal Pernyataan Presiden Jokowi
Ganjar merespons pernyataan Jokowi yang menyebut data pertahanan di Kemenhan RI itu memang tidak bisa dibuka secara umum.
Secara tegas, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut bahwa sejatinya data itu termuat di website Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Kemenkopolhukam) dan bisa diakses.

"Ada datanya di Kemenkopolhukam, terbuka itu di website," kata Ganjar saat ditemui awak media di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024).
Saat dipertegas sekali lagi kalau data itu bisa dibuka dan diakses, Ganjar masih dengan pernyataannya yang sama.
"Ya itu seperti apa yang saya sampaikan," tegas Ganjar.
Menurut Ganjar, Prabowo seharusnya cukup menyatakan tidak bisa membuka datanya.
"Saya butuh jawaban saja, kalau memang tidak bisa kan dia jawab, 'tidak bisa dibuka pak'," ucap Ganjar Pranowo.
TKN Bela Prabowo
Berkaitan dengan data pertahanan tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan, Prabowo sebagai Menhan tidak akan mau membuka data tersebut yang menjadi rahasia negara.
Pasanya, menurut Nusron, menjaga suatu aspek yang menjadi kerahasiaan negara merupakan suatu tantangan di negara demokrasi seperti Indonesia sebagai bagian dari transparansi.

Baca juga: Kecewa pada Narasi Anies dan Ganjar di Debat Capres, Prabowo: Aneh, Jangan Sesatkan Rakyat
Sementara, strategi pertahanan merupakan bagian dari kerahasiaan negara.
"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia."
"Sebab tidak mungkin data alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang," ucap Nusron di Jakarta, Senin (8/1/2024).
"Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasian," kata Nusron.
Nusron mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut, proses di legislatif adalah sebuah solusi.
Dalam hal ini, Kemenhan memiliki mitra kerja yakni Komisi I DPR RI yang bisa menjadi pihak untuk menyampaikan transparansi kinerja tanpa mengenyampingkan kerahasiaan negara.
"Karena itu, proses deliberasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," kata Nusron.
(Tribunnews.com/Rifqah/Taudik Ismail/Rizki Sandi)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pasang Badan Bela Prabowo, Jokowi Tegaskan Data Pertahanan Tak Bisa Dibuka Layaknya Toko Kelontong
PDI Perjuangan Menilai Janggal Putusan PTUN Tolak Gugatan Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres |
![]() |
---|
PDI Perjuangan Cium Adanya Kejanggalan pada Putusan PTUN soal Pencalonan Gibran Rakabuming Raka |
![]() |
---|
PTUN Jakarta Tidak Terima Gugatan dari PDIP soal Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Jadi Cawapres |
![]() |
---|
MPR: Pelatikan Prabowo-Gibran Sangat Sulit untuk Dapat Dijegal |
![]() |
---|
Sengketa Pileg di Provinsi Papua Tengah, KPU Disorot MK Karena Tak Bawa Bukti Formulir C Hasil Ikat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.