HUT ke-23 Provinsi Gorontalo, Ini Harapan Anggota DPRD Sun Biki

"Beberapa bulan lalu saya ke Jakarta bermohon tambahan anggaran untuk provinsi gorontalo itu saya ditegur "kok Gorontalo minta tambah anggaran terus," ujarnya.

Pemerintah pusat menilai bahwa Provinsi Gorontalo tidak mampu menyelesaikan anggarannya. Padahal di Gorontalo sudah ada dana tambahan berupa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga dana insentif fiskal. 

Proses pengerjaan proyek yang menggunakan dana-dana tersebut masih mencapai 30 persen penyerapannya.

Jika proyek tersebut hingga pada 15 Desember 2023 nanti belum segera rampung maka dana-dana yang diperoleh tersebut harus dikembalikan ke pusat.

 Sun Biki mengatakan kinerja aparat di Provinsi Gorontalo yang bertanggung jawab atas proyek tersebut harus diberikan punishment atau sanksi yang tegas 
 

"Apa yg mereka lakukan sampai anggaran begitu banyak, jangan tambah anggaran jika mereka masih begitu kinerjanya," lanjutnya.

Sebagai contoh, proyek Jl Nani Wartabone dan Kanal Tanggidaa yang menggunakan dana PEN untuk perealisasiannya.

Kebijakan dana PEN hanya sampai 15 maret 2023 namun dengan catatan proyek tersebut harus selesai di tanggal 30 Desember 2023.

"Kami minta tambah anggaran tapi proyek belum selesai seperti jalan panjaitan itu PEN, sekarang PEN itu ada relaksasi boleh sampai 15 Maret tapi degan catatan proyeknya harus selesai sampai 30 Desember begitu juga provinsi punya yang di Tanggidaa. Padahal PEN di kota (Gorontalo) itu setiap tahun mengembalikan Rp 45 miliar kalau provinsi setiap tahun Rp 16 miliar harus dikembalikan karena pinjaman. Sehingga itu sangat menyedihkan," tukasnya.(*)