HUT ke-23 Provinsi Gorontalo, Ini Harapan Anggota DPRD Sun Biki

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Sun Biki, berharap Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Gorontalo bisa kembali lagi kepada visi misi yang diambil Gorontalo saat memisahkan diri dengan Provinsi Sulawesi Gorontalo.

"Setiap momentum peringatan ulang tahun itu adalah saat yang palng baik untuk kita melakukan kontemplasi perenungan seberapa jauh keberhasilan kita selama ini. Bagaimana perkembangannya jika kita sandingkan dengan misi pertama ketika waktu berjuang," ujarnya kepada TribunGorontalo.com.

Kata mantan wakil ketua DPRD Sulawesi Utara, tekad yang Gorontalo usung pada saat berdiri menjadi Provinsi sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Gorontalo.

Anggaran yang didapat oleh Provinsi Gorontalo di tahun 2021 mencapai Rp 151 miliar sedangkan 2023 mencapai Rp 2 triliun.

"Jika membaca angka yang sudah dua tahun itu berarti upaya mendekatkan kesejahteraan itu makin memberikan indikator yang makin baik," lanjutnya.

Anggaran Provinsi Goronralo dibagi untuk anggaraan belanja publik sebesar 51 persen sedangkan anggaran belanja aparat sebesar 41 persen.

Katanya, pembagian tersebut bisa dilihat bahwa anggaran sebanyak Rp 2 triliun lebih banyak untuk aparat ketimbang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga momentum HUT Provinsi Gorontalo ini hendaknya dijadikan intropeksi dan evaluasi apa yang belum berhasil dilaksanakan hingga sekarang.

"Jika demikian halnya maka perlu adanya perbaikan-perbaikan di bidang pemerintahan, manajemen pemerintahan, di bidang penggunaan anggaran, harus lebih fokus kepada misi kita pertama waktu kita mau menjadi provinsi yakni peningkatan sumber daya manusia," jelasnya.

Sun Biki menegaskan masyarakat Gorontalo masih banyak yang jauh dari kata sejahtera.

Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo 2023 berada di angka 15 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada di angka 29 persen.

Memang jika dilihat dari persentase tersebut terdapat capaian penurunan kemiskinan sekira 14 persen. Namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Gorontalo yang sebanyak 1.171.681 jiwa, masih ada sekira 200 ribu orang yang masih berstatus miskin.

"Masih banyak itu," ucapnya.

 Sun Biki berharap di peringatan HUT Provinsi Gorontalo, Pemerintah bisa melakukan refleksi sebagai perenungan apa yang harus diperbaiki dari Provinsi Gorontalo agar bisa mencapai visi misi Provinsi Gorontalo

Sun Biki juga menyoroti proyek yang selama ini dibangun tapi akhirnya mangkrak dan selesai tidak tepat waktu.

"Beberapa bulan lalu saya ke Jakarta bermohon tambahan anggaran untuk provinsi gorontalo itu saya ditegur "kok Gorontalo minta tambah anggaran terus," ujarnya.

Pemerintah pusat menilai bahwa Provinsi Gorontalo tidak mampu menyelesaikan anggarannya. Padahal di Gorontalo sudah ada dana tambahan berupa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga dana insentif fiskal. 

Proses pengerjaan proyek yang menggunakan dana-dana tersebut masih mencapai 30 persen penyerapannya.

Jika proyek tersebut hingga pada 15 Desember 2023 nanti belum segera rampung maka dana-dana yang diperoleh tersebut harus dikembalikan ke pusat.

 Sun Biki mengatakan kinerja aparat di Provinsi Gorontalo yang bertanggung jawab atas proyek tersebut harus diberikan punishment atau sanksi yang tegas 
 

"Apa yg mereka lakukan sampai anggaran begitu banyak, jangan tambah anggaran jika mereka masih begitu kinerjanya," lanjutnya.

Sebagai contoh, proyek Jl Nani Wartabone dan Kanal Tanggidaa yang menggunakan dana PEN untuk perealisasiannya.

Kebijakan dana PEN hanya sampai 15 maret 2023 namun dengan catatan proyek tersebut harus selesai di tanggal 30 Desember 2023.

"Kami minta tambah anggaran tapi proyek belum selesai seperti jalan panjaitan itu PEN, sekarang PEN itu ada relaksasi boleh sampai 15 Maret tapi degan catatan proyeknya harus selesai sampai 30 Desember begitu juga provinsi punya yang di Tanggidaa. Padahal PEN di kota (Gorontalo) itu setiap tahun mengembalikan Rp 45 miliar kalau provinsi setiap tahun Rp 16 miliar harus dikembalikan karena pinjaman. Sehingga itu sangat menyedihkan," tukasnya.(*)