Pemilu 2024
Selisih Hampir Rp 17 M, Segini Anggaran Bawaslu dan KPU Kabupaten Gorontalo untuk Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Rabu (22/11/2023).
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Fadri Kidjab
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/KPU-dan-Bawaslu-menandatangani-alokasi-anggaran.jpg)
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Rabu (22/11/2023).
KPU mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 29,72 miliar. Pencairan tahap pertama sebesar Rp 11,89 miliar dan kedua sebesar Rp 17,83 miliar.
Sementara Bawaslu mendapat alokasi sebesar Rp 12,77 miliar. Tahap pertama dicairkan sebesar Rp 5,11 miliar, dan kedua sebesar Rp 7,6 miliar.
Artinya, selisih alokasi anggaran jelang pemilu 2024 antara KPU dan Bawaslu sebanyak Rp 16,95 miliar.
Proses pencarian anggaran tahap pertama dan kedua adalah tahun 2023 dan 2024.
Adapun penandatanganan NPHD berlangsung di Ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo. Dihadiri Ketua KPU Roy Hamrain dan Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kabaa. Ada pula jajaran Forkopimda dan OPD se-Kabupaten Gorontalo.
Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, menyebut penyerahan NPDH sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi Pemkab Gorontalo, guna menyukseskan pemilu 2024.
"Suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari kerja sama dengan kita pemkab, juga stakeholder lainnya," kata Nelson.
Nelson berharap pelaksanaan pemilu 2024 di Kabupaten Gorontalo dapat berjalan kondusif dan aman.
"Perlu bagi kita untuk selalu berkoordinasi demi terselenggaranya pemilu damai," ujarnya.
Baca juga: DPRD Provinsi Gorontalo Ingin Televisi dan Radio Memuat Konten Pendidikan Politik jelang Pemilu 2024
Rumah sakit jiwa Gorontalo siaga jelang pemilu 2024
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato Gorontalo siap menampung calon legislatif (caleg) yang gagal dalam pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan langsung Kepala RSUD Tombulilato, Milyadi Maksum. Menurutnya, kegagalan pemilu sangat berpotensi memicu gangguan jiwa.
“Kami tidak melihat latarbelakangnya apa. Mau dia caleg atau bukan, tetap kita fasilitasi," ungkap Milyadi kepada TribunGorontalo.com, Minggu (12/11/2023).
“Kita bahkan bisa tampung sampai dengan 80 pasien orang dalam gangguan jiwa (ODGJ),” imbuhnya.