DPRD Provinsi Gorontalo
DPRD Provinsi Gorontalo Ingin Televisi dan Radio Memuat Konten Pendidikan Politik jelang Pemilu 2024
Dalam memastikan pemberitaan politik bersifat mendidik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Gorontalo menemui Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
Penulis: Prailla Libriana Karauwan | Editor: Fadri Kidjab
TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Dalam memastikan pemberitaan politik bersifat mendidik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Gorontalo menemui Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
DPRD ingin mencegah munculnya konten-konten hoaks beredar di televisi maupun radio di Gorontalo. Karena itu para wakil rakyat ingin media elektronik memuat konten pendidikan politik menjelang pemilu 2024.
"Jadi kita ini melakukan kunjungan kerja untuk monitoring ke LPP baik itu televisi maupun radio di Provinsi Gorontalo terkait dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu," ujar AW Thalib, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Minggu (20/11/2023).
"Kita memastikan bahwa LPP juga ada konten terkait pemilu. Isinya terkait dengan pendidikan politik bagi masyarakat," imbuhnya.
Masyarakat Provinsi Gorontalo berencana tidak akan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 nanti.
Karena itu konten pendidikan politik mendorong masyarakat berpartisipasi, salah satunya adalah tidak golput.
"Kita berharap bahwa pemilu 2024 bisa berlangsung secara damai dan baik serta sukses, itu melibatkan partisipasi dari semua pihak," jelas politisi PPP itu.
Selain itu, media diminta tetap independen dalam hal menyeimbangkan substansi berita.
Kendati demikian, LPP juga diberi ruang untuk menyebarkan iklan politik berdasarkan kontrak bisnis.
Asalkan, media tetap menjaga profesionalitas dan tidak condong kepada satu pihak.
"Jadi pada intinya bahwa konten pemilu ini adalah untuk pencerdasan kepada masyarakat dalam menggunakan hak politiknya di tahun 2024," tandasnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/DPRD-Provinsi-Gorontalo-melalui-Komisi-I-melakukan-kunjungan-kerja.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.