Kantor Bupati Pohuwato-Gorontalo Rencana Dibangun Ulang dengan Anggaran Rp 40 Miliar

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Kondisi Kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo tak memungkinkan untuk sekadar direhabilitasi.

Kebakaran yang dialami gedung Kantor Bupati pada Kamis 21 September 2023 lalu menyebabkan kerusakan konstruksi yang cukup parah. 

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit menjelaskan, kebakaran telah menyebabkan beton kantor tersebut memuai.

Sejumlah bagian bahkan retak, sehingga tak memungkinkan jika bangunan itu kembali ditempati sebagai pusat pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato. 

“Harus dibangun baru,” kata Risdiyanto, “karena panas kan, jadi sudah retak.”

Dibandingkan dengan rehabilitasi, membangun baru justru dianggap lebih murah. Sebab, rehabilitasi ada tahapan pengupasan beton. 

“Akan lebih sulit,” katanya. 

Apalagi, tidak ada yang bisa menjamin keamanan bangunan itu jika direhabilitasi, bahkan untuk para pekerja. 

Apalagi, secara konstruksi, jalur kelistrikan di kantor bupati berada di dalam beton bangunan. Dikhawatirkan, jika hanya direhabilitasi, maka jalur ini akan jadi masalah baru. 

“(Makanya) kita harus bongkar semua beton dindingnya,” kata dia. 

Lagian, pembangunan baru akan dilakukan dengan desain yang lebih modern. Dalam segi konstruksi, juga dapat dipertanggung jawabkan. 

“Kita akan bangun dengan desain yang lebih modern,” katanya. 

Jika ditarik pada 2004  saat pembangunan, anggaran untuk pembangunan kembali pada 2023 ini beberapa kali lipat. 

Saat itu, kantor bupati ini dibangun dengan dana 12 miliar. Tahun ini, Kantor Bupati Pohuwato akan dibangun dengan anggaran 35-40 miliar. 

“Karena harga bahan sekarang kelipatan 3 sampai 4 kali,”katanya. 

Meski begitu, belum diketahui kapan perencanaan akan dilakukan. Waktu pembangunan serta asal dana yang akan digunakan. 

Artinya, belum ada kepastian kapan pemerintahan Saipul Mbuinga akan kembali berkantor di kantor tersebut. 

Apalagi, Saipul Mbuinga dan Suharsi Igirisa hanya memiliki waktu beberapa bulan lagi sebelum selesaikan masa jabatannya. (*)