TNI Dituding Anti Ganjar Karena Copot Baliho, Begini Tanggapan Laksamana Yudo Margono

TRIBUNGORONTALO.COM – Video pencopotan baliho Ganjar menuai banyak respon negatif di media sosial.

Bahkan, sejumlah warganet tak segan menuding komandan TNI anti Ganjar.

"Panwaslu dipaksa hadir menyaksikan penurunan baleho tersebut, padahal pemasangan baleho sah-sah saja karena belum masa kampanye, Apa Komandan ini anti Ganjar Pranowo atau ada perintah untuk membela Capres lain?" tulis narasi dalam video berdurasi 32 detik itu, seperti dilansir Tribunnews.

Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono membeberkan alasan pencopotan banner foto Capres Ganjar Pranowo.

Sebagaimana diketahui kejadian itu terjadi di lahan Makodim 1013/Muara Teweh pada Sabtu (15/7/2023) sekira pukul 17.45 WIB.

Menurut Julius, sekira pukul 09.49 WIB, Dandim 0103/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko menerima pesan WhatsApp dari Ahmad Gunadi (putra Bupati Barito Utara).

Ahmad Gunadi disebut minta izin memasang banner festival musik di lahan Kodim 1013/Mtw dengan melampirkan foto lokasi yang dimaksud.

Saat Edi melihat kiriman foto tersebut, ia menyadari kejanggalan, yaitu adanya banner foto Ganjar Pranowo di baliho sebelahnya. 

Kata Julius, Edi memerintahkan Pasilog untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara mencopot banner foto Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Mtw tersebut.

Julius menegaskan menjelang Pemilu 2024, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam setiap pengarahan kepada Prajurit TNI selalu menekankan “Netralitas TNI pada Pemilu 2024”.

Baca juga: Jokowi dan Surya Paloh Bertemu 1 Jam di Istana Setelah Reshuffle, Apa yang Dibahas?

Ada lima penekanan Panglima TNI kepada seluruh prajurit dan keluarganya pada Pemilu 2024.

Pertama, kata dia, tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada Partai Politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana Kampanye.

Ketiga, keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara) dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat, tidak memberikan tanggapan atau komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.