Selasa, 24 Maret 2026

Pemilu - Pilpres 2024: Uang Pribadi Tak Boleh untuk Partai, Fahri Hamzah Tersenyum ke Sekjen PDIP

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan partainya tak harus melaporkan keuangannya kepada masyarakat.

Tayang:
Editor: Lodie Tombeg
zoom-inlihat foto Pemilu - Pilpres 2024: Uang Pribadi Tak Boleh untuk Partai, Fahri Hamzah Tersenyum ke Sekjen PDIP
TribunGorontalo.com/tribunnews
TALK SHOW - (kiri ke kanan) Gde Pasek (Ketum Partai Kebangkitan Nusantara), Fahri Hamzah (Waketum Partai Gelora), Hasto Kristyanto (Sekjen PDIP), Febby Mahendra Putra (Direktur Pemberitaan Tribun Network), Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu), Komisioner KPU Pusat Abdul Kholik, Bahtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri), dan pengamat politik Ari Junaedi. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan partainya tak harus melaporkan keuangannya kepada masyarakat. 

Kayak Buat Negara

Fahri Hamzah mengatakan membentuk sebuah partai politik (parpol) di Indonesia bagaikan membuat sebuah negara.

"Memang bikin partai di Indonesia itu menurut saya kayak bikin negara, dahysat pekerjaan itu," kata Fahri di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Fahri lalu menyinggung sulitnya membentuk kantor partai di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

"Itu bayangkan bagaimana kita mengatur pembentukan daerah-daerah yang kemudian KPU memeriksa supaya kita punya kantor," ujarnya.

Baca juga: Gus Nabil Tegaskan Pagar Nusa Tidak Boleh Dijadikan Kendaraan Politik di Pemilu

Simak pernyataan Fahri Hamzah selengkapnya pada video di bawah ini:

Bahkan, kata dia, parpol terpaksa menyewa kantor-kantor paling tidak hingga pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Kantornya itu harus disewa, paling tidak sampai pemilu. Itu di 514 kabupaten/kota kan begitu. Jadi memang luar biasa dahsyatnya itu. Cuman memang itulah demokrasi, kita tawarkan ide ya kan," ucapnya.

Lebih lanjut, Fahri menuturkan sebagai parpol baru, Gelora harus lebih menawarkan banyak ide agar diminati masyarakat.

Ia menambahkan berbeda ketika PDIP yang disebutnya sudah memiliki saham.

"Kalau Mas Hasto (Sekjen PDIP) ini sudah pegang saham dia. Kalau kita ini belum punya saham, baru membentuk start-up lah, baru nanti dilemparkan untuk dibeli oleh publik," ungkap Fahri.

(*)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved