Pemilu - Pilpres 2024: Uang Pribadi Tak Boleh untuk Partai, Fahri Hamzah Tersenyum ke Sekjen PDIP

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan partainya tak harus melaporkan keuangannya kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Fahri dalam talkshow Mata Lokal Memilih Tribun Network bertajuk 'Partai Baru vs Partai Lama: Dinamika Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024' di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Senin (5/12/2022) yang disiarkan langsung via Zoom Meeting ke Tribun Network termasuk TribunGorontalo.com.

Awalnya, Fahri mengatakan negara harus berperan penting dalam mengatur keuangan partai politik (parpol).

"Karena memang yah salah satu cara kita membersihkan negara adalah mengatur keuangan politik yang baik. Selalu harus ketat kita ngatur keuangan politik," kata Fahri.

Menurut Fahri, jika keuangan parpol tak diatur dapat berpotensi aliran uang sebebasnya masuk.

"Karena kalau dalam demokrasi itu begini, kalau kita tidak mengatur secara ketat, bagaimana kita membiayai partai politik dan pemilu nanti uang liar masuk baik dari orang maupun dari pribadi," ujarnya.

Ia menyebut uang pribadi tak boleh digunakan untuk pendanaan parpol agar tak menyalahkan kewenangan ketika kelak terpilih jadi pejabat.

"Uang pribadi juga enggak boleh loh, kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak mengeluarkan peribadi untuk sukses kita jadi pejabat publik, nanti kita anggap jabatan ini punya pribadi," ucap Fahri.

Fahri menegaskan regulasi pendanaan tersebut perlu diperbaiki kedepannya.

"Nah saya enggak tahu nanti mungkin persepektif KPU. Kalau sekarang sudah cukup ketat ya alhamdulillah tapi kami mengikuti saja aturan yang dibuat KPU," imbuhnya.

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan partai baru tak memiliki tanggungjawab untuk melaporkan uangnya ke publik.

"Sehingga kita enggak bisa bilang ini uangnya berapa? Dan memang kami belum terlalu punya tanggung jawab untuk melaporkan uang ini," ungkapnya.

Terkecuali, kata dia, partai-partai lama seperti PDIP yang keuangannya harus dilaporkan ke publik.

"Karena belum menjadi publik company. Kalau Mas Hasto (Sekjen PDIP) itu hati-hati uangnya harus betul-betul dilapor tuh," tuturnya sambil tersenyum melihat ke arah Sekjen PDIP Hasto Kristyanto yang juga hadir dalam talk show.

"Kalau kami uang kantong kiri, kantong kanan masih oke, beliau enggak boleh lagi itu karena sudah pegang saham tadi, sudah punya saham dalam pemerintahan," sambung Fahri.

Kayak Buat Negara

Fahri Hamzah mengatakan membentuk sebuah partai politik (parpol) di Indonesia bagaikan membuat sebuah negara.

"Memang bikin partai di Indonesia itu menurut saya kayak bikin negara, dahysat pekerjaan itu," kata Fahri di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Fahri lalu menyinggung sulitnya membentuk kantor partai di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

"Itu bayangkan bagaimana kita mengatur pembentukan daerah-daerah yang kemudian KPU memeriksa supaya kita punya kantor," ujarnya.

Baca juga: Gus Nabil Tegaskan Pagar Nusa Tidak Boleh Dijadikan Kendaraan Politik di Pemilu

Simak pernyataan Fahri Hamzah selengkapnya pada video di bawah ini:

Bahkan, kata dia, parpol terpaksa menyewa kantor-kantor paling tidak hingga pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Kantornya itu harus disewa, paling tidak sampai pemilu. Itu di 514 kabupaten/kota kan begitu. Jadi memang luar biasa dahsyatnya itu. Cuman memang itulah demokrasi, kita tawarkan ide ya kan," ucapnya.

Lebih lanjut, Fahri menuturkan sebagai parpol baru, Gelora harus lebih menawarkan banyak ide agar diminati masyarakat.

Ia menambahkan berbeda ketika PDIP yang disebutnya sudah memiliki saham.

"Kalau Mas Hasto (Sekjen PDIP) ini sudah pegang saham dia. Kalau kita ini belum punya saham, baru membentuk start-up lah, baru nanti dilemparkan untuk dibeli oleh publik," ungkap Fahri.

(*)