Warga Pentadio Barat Mengamuk di Tengah Penyelenggaraan Festival Pesona Danau Limboto-Gorontalo

Reporter: Sri Aprilia Mayang

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Warga Desa Pentadio Barat, Kabupaten Gorontalo mengamuk di tengah penyelenggaraan Festival Pesona Danau Limboto, Rabu (23/11/2022). 

Aksi emak-emak yang berteriak, membuyarkan perhatian pengunjung lomba perahu dalam gelaran Festival Pesona Danau Limboto. 

Sejumlah pihak pun tampak turun tangan meredam emosi emak-emak. Termasuk Kepala Desa Pentadio Barat, Supriadi Napu merangkul emak-emak yang sedang naik pitam tersebut.

Diketahui, emosi warga Pentadio itu disulut oleh tindakan sejumlah personel yang diduga  dari Badan Wilayah Sungai (BWS) Gorontalo. Mereka memasang patok batas sempadan Danau Limboto.

Masalahnya, wilayah yang diberi batas dengan patok kayu, diklaim sebagai lahan warga Desa Pentadio Barat.

“Pokoknya jangan ada yang ba patok, Aya (Ayahanda/Kades). Kalau ada yang ba patok, torang patok pa dia,” celoteh seorang warga yang sedang emosi. 

Menurut Kades Supriadi Napu, penentuan batas sempadan danau sudah dilakukan sejak 2020 lalu oleh BWS. Sosialisasi pun pernah dilakukan. 

Namun masyarakat belum terima. Pada dasarnya karena merasa wilayah itu adalah tanah hak milik mereka. Mereka takut digusur.

Titin Karim misalnya. Perempuan paruh baya itu koar-koar. Ia menolak pemerintah menancapkan satu patok pun di kawasan desanya. 

“Torang (kami) ini kasiang kata mereka mau digusur. Tidak mempertahankan, torang pe permintaan, kalau misalkan torang mau digusur, usahakan torang (disediakan) tempat. Jangan digusur begitu saja. Kami bukan binatang!” tegas Titin, emosi.

Ia mengaku Danau Limboto adalah satu-satunya tempat keluarganya mengadu nasib. Dari kekayaan danau lah ia bisa makan. 

“Torang mata pencaharian kami cuma Danau Limboto, buk. Anak-anak kami masih baskolah (sekolah), trus torang kalau digusur, mo ke mana?” kata Titin dengan logat Gorontalo.

Garis Sempadan Danau Limboto

Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo berstatus kritis. Bahkan masuk 15 danau kritis di Indonesia. BWS sebagai unit PUPR di daerah, tengah melakukan aksi-aksi penyelamatan danau ini. 

Kali ini, dengan menentukan garis sempadan danau sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.