PDIP - Nasdem 'Berbalas Pantun' untuk Pilpres 2024, Pengamat: Mau Nonton Siapa?

"Bahkan menurut Surya respons Jokowi cukup baik. Jadi, Nasdem melalui Surya sudah permisi kepada Jokowi terkait pencapresan Anies. Karena itu, tidak ada etika politik yang dilanggar Nasdem, termasuk keberadaannya di koalisi partai pendukung Jokowi," kata dia.

Lagi pula, kata dia, Nasdem sudah menyatakan tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. Ini artinya, Nasdem tidak akan meninggalkan Jokowi dari koalisi yang sudah disepakati.

"Karena itu, tentu aneh kalau Hasto yang justru 'kebakaran jenggot' terhadap Nasdem. Padahal, posisi Nasdem dan PDIP di koalisi setara. Apalagi Jokowi sendiri tidak berekasi apa-apa," kata dia.

Jadi, menurut Jamiluddin, Hasto tidak berhak menyindir apalagi menganggap Nasdem sudah tak layak ada di koalisi.

Hanya Jokowi yang seharusnya berhak menyatakan partai mana yang masih berhak dan tidak berhak di koalisi pemerintahannya.

"Kalau Hasto lebih proporsional, seharusnya ketegangan seperti itu tidak perlu terjadi. Hasto sudah harus tahu diri bahwa semua partai independen dalam menentukan capres dan berkoalisi. Ia tidak boleh nyinyir, apalagi berupaya mendikte partai lain. Cara itu hanya akan merugikan dirinya termasuk partainya," kata dia.

(*)