PDIP - Nasdem 'Berbalas Pantun' untuk Pilpres 2024, Pengamat: Mau Nonton Siapa?

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - PDIP menyindir Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.

Persaingan menuju Pilpres 2024 semakin kencang diduga sebagai sinyal atau kode kepada Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet.

Di tengah naik tensi politik Pilres 2024, tiga menteri dari Nasdem didesak dicopot, yakni:

1) Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo,

2) Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate,

3) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bisa jadi PDIP 'galau' menghadapi ramainya deklarasi Anies Baswedan.

"PDIP punya presidential threshold 20 persen. Itu kan tiket menuju Pilpres 2024. Tapi mau nonton siapa?" ujar Rocky saat diwawancarai Hersubeno Arief dari FNN yang disiarkan kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin 10 Oktober 2022.

Sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristyanto diartikan sebagai sinyal untuk 'mendepak' Nasdem dari kabinet.

Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres yang akan mereka usung pada Pilpres 2024.

Kendati demikian, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, patainya akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Maruf Amin hingga selesai masa jabatan.

"Nasdem ingin mempertegas komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini sampai akhir masa jabatan," kata Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Baca juga: Jajak Pendapat Terbaru Pilpres 2024: Hampir 60 Persen Pemilih PDIP Pilih Ganjar - Airlangga

Surya Paloh dinilai bermain 'dua kaki'. Satu pihak mengusung Anies yang diasosiasikan sebagai tokoh oposisi, sisi lain mendukung pemerintahan Jokowi.

Sejumlah relawan Jokowi meminta para menteri yang merupakan kader Nasdem diganti.

Hal itu disampaikan setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem,” ujar perwakilan relawan Jokowi, Fredi Moses Ulemlem di kawasan Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).

Fredi mengungkapkan dua alasan yang mendasari permintaan para relawan Jokowi mencopot kader Partai Nasdem di dalam Kabinet Indonesia Maju.

Pertama, pengusungan Anies dilakukan di masa berkabung pasca tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/3/2022).

“Apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem sungguh membuat publik memanas bahkan Partai Nasdem dianggap tidak memikirkan sama sekali kepentingan bangsa,” ucap dia.

Alasan kedua, Anies berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi gelaran Formula E yang tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para relawan meminta Jokowi mendesak agar dugaan korupsi Formula E dituntaskan.

“Bahwa kami meminta agar visi-misi Bapak Presiden Joko Widodo salah satunya adalah pemberantasan korupsi, agar kasus Formula E agar dapat dituntaskan,” tandasnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memilih Anies sebagai capres yang bakal diusung.

Deklarasi itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.

Padahal, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Parpol koalisi pemerintah adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN. Sedangkan parpol oposisi hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Baca juga: Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024, Hendra Yasin Beber Kekuatan Sandiaga Uno - AHY

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, sindiran Hasto tidak perlu terjadi jika masing-masing partai independen dalam menentukan calon presiden (capres) yang akan diusungnya.

"Wajar saja kalau Nasdem bereaksi atas sindiran Hasto tersebut. Sebab, Hasto tampaknya tidak bisa membedakan Nasdem dalam koalisi mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 dan Nasdem akan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024," katanya pada Selasa (11/10/2022).

Apalagi, ia melanjutkan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah bertemu Jokowi sebelum mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres.

"Bahkan menurut Surya respons Jokowi cukup baik. Jadi, Nasdem melalui Surya sudah permisi kepada Jokowi terkait pencapresan Anies. Karena itu, tidak ada etika politik yang dilanggar Nasdem, termasuk keberadaannya di koalisi partai pendukung Jokowi," kata dia.

Lagi pula, kata dia, Nasdem sudah menyatakan tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. Ini artinya, Nasdem tidak akan meninggalkan Jokowi dari koalisi yang sudah disepakati.

"Karena itu, tentu aneh kalau Hasto yang justru 'kebakaran jenggot' terhadap Nasdem. Padahal, posisi Nasdem dan PDIP di koalisi setara. Apalagi Jokowi sendiri tidak berekasi apa-apa," kata dia.

Jadi, menurut Jamiluddin, Hasto tidak berhak menyindir apalagi menganggap Nasdem sudah tak layak ada di koalisi.

Hanya Jokowi yang seharusnya berhak menyatakan partai mana yang masih berhak dan tidak berhak di koalisi pemerintahannya.

"Kalau Hasto lebih proporsional, seharusnya ketegangan seperti itu tidak perlu terjadi. Hasto sudah harus tahu diri bahwa semua partai independen dalam menentukan capres dan berkoalisi. Ia tidak boleh nyinyir, apalagi berupaya mendikte partai lain. Cara itu hanya akan merugikan dirinya termasuk partainya," kata dia.

(*)