Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD RI: Pelanggaran Etik Berat, Susupi Agenda Sidang

Fadel Muhammad menuding telah memanipulasi agenda Sidang Paripurna DPD RI ke-2 pada 18 Agustus 2022 dengan menyusupkan agenda pelengseran dirinya.

Editor: lodie tombeg
Kolase TribunGorontalo.com
La Nyalla Mattalitti dan Fadel Muhammad. Fadel Muhammad menuding telah memanipulasi agenda Sidang Paripurna DPD RI ke-2 pada 18 Agustus 2022 dengan menyusupkan agenda pelengseran dirinya. 

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Seteru Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad kontra Ketua DPD RI La Nyalla Mattalliti berlanjut.

Fadel Muhammad melaporkan La Nyalla ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI atas dugaan pelanggaran kode etik berat.

Fadel Muhammad menuding telah memanipulasi agenda Sidang Paripurna DPD RI ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 pada 18 Agustus 2022 dengan menyusulkan agenda pelengseran dirinya.

“Teradu (La Nyalla) sebagai pimpinan sidang telah memanipulasi agenda sidang baru tanpa prosedur sesuai Tata Tertib DPD,” tutur Fadel dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (30/9/2022).

Ia menyampaikan laporan tersebut ke BK DPD RI, Kamis (28/9/2022).

Fadel menjelaskan, ada dua agenda yang ditambahkan La Nyalla dalam sidang Paripurna tersebut.

Pertama, agenda pengambilan keputusan menarik dukungan terhadapnya sebagai Pimpinan MPR RI. Kedua, pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan Pimpinan MPR dari unsur DPD RI.

Menurut Fadel, La Nyalla telah melanggar Pasal 5 huruf a, b, h, dan huruf I Kode Etik DPD RI. Ia menjelaskan, sesuai Tata Tertib DPD, agenda sidang ditentukan oleh panitia musyawarah, bukan pimpinan DPD.

Baca juga: Ketua MPR Minta DPD Pastikan Pergantian Fadel Muhammad sesuai Hukum

Fadel menceritakan, dalam Rapat Paripurna DPD RI tersebut, La Nyalla mengeklaim bahwa penambahan agenda dilakukan berdasarkan rapat pimpinan DPD pengganti panitia musyawarah.

“Dalam Tata Tertib DPD tidak dikenal adanya rapat pimpinan pengganti panitia musyawarah.

Sehingga rapat tersebut adalah forum yang ilegal,” paparnya. Baca juga: Fadel Muhammad Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua MPR Unsur DPD Fadel lantas meminta BK menjatuhkan sanksi etik berat pada La Nyalla.

“Menjatuhkan sanksi kepada teradu berupa pemberhentian sebagai ketua DPD,” ujarnya. Diketahui, Fadel dicopot sebagai Wakil Ketua MPR berdasarkan Rapat Paripurna DPD RI, 18 Agustus 2022.

Kala itu, sebanyak 97 anggota DPD menyatakan mosi tidak percaya padanya. Setelah dicopot, para anggota DPD melakukan voting untuk memilih pengganti Fadel.

Proses pengambilan suara itu akhirnya dimenangkan oleh anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved