Ketua MPR Minta DPD Pastikan Pergantian Fadel Muhammad sesuai Hukum

"Semula kita hanya mengundang Ketua Parlemen yang tergabung dalam The Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC (Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam). Rapat Pimpinan MPR RI akhirnya juga memutuskan untuk mengundang Ketua Parlemen yang negaranya masuk menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam, walaupun tidak bergabung dalam PUIC. Antara lain seperti parlemen Brunei Darussalam, Suriname, dan Uzbekistan. Sehingga keanggotan Forum MPR Dunia nantinya bisa lebih luas, tidak hanya berdasarkan pada parlemen anggota PUIC saja, melainkan juga menyasar seluruh parlemen yang negaranya masuk menjadi anggota OKI, yang berjumlah sekitar 54 negara," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, agar setiap ketua parlemen/delegasi yang hadir bisa mengenal lebih jauh tentang Indonesia, MPR RI akan menyiapkan setidaknya 1 orang person in charge (PIC) untuk setiap parlemen negara sahabat yang hadir sebagai delegasi.

Baca juga: Tamsil Linrung: Sebelum Maju Calon Wakil Ketua MPR-RI Saya Minta Restu Fadel Muhammad

PIC terpilih dipastikan memiliki wawasan yang luas tentang Indonesia, sekaligus memiliki etos kerja yang efektif dan efisien, sehingga bisa menjawab dan melayani berbagai kebutuhan delegasi.

Dalam pembentukan Forum MPR Dunia, nantinya akan ada joint statement/komunike yang ditandatangani oleh setiap ketua parlemen/delegasi. Draf komunike tersebut akan dirancang oleh MPR RI dengan melibatkan para pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, sekaligus melibatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sehingga joint statement/komunike yang dihasilkan bisa menjawab sekaligus menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia.

"Agar penyelenggaraan dan pembentukan Forum MPR Dunia ini bisa sukses, MPR RI juga mengajak seluruh lembaga tinggi negara dari mulai lembaga kepresidenan, DPR RI, DPD RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Yudisial, untuk bersama-sama dengan MPR RI menjadi tuan rumah Forum MPR Dunia. Keterlibatan delapan lembaga tinggi negara ini sebagai bentuk pengejawantahan semangat gotong royong dari Indonesia untuk turut berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan konstitusi UUD NRI 1945," pungkas Bamsoet.

Dua Pimpinan DPD Membela Fadel

Pelengseran Fadel Muhammad dari kursi pimpinan MPR RI berbuntut panjang.

Berbalik arah, dua pimpinan DPD RI mencabut tanda tangan melengserkan Fadel Muhammad.

Fadel Muhammad pada Jumat pekan lalu, melaporkan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti atas dugaan perbuatan tidak mengenak ke Bareskrim Polri.

Dalam acara podcast dengan Akbar Faizal bertema "Perseteruan Pimpinan DPD RI", Fadel Muhammad mengaku sempat terjadi ketegangan saat rapat. Bahkan Ketua DPD sempat mengajaknya keluar ruangan.

Untung rekan sejawat di lembaga wakil rakyat itu sempat melerai.

Wacana rotasi posisi Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI kembali mencuat di Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 DPD RI, Selasa (13/9/2022).

Dua pimpinan DPD mengaku mencabut tandatangannya di Sidang Paripurna sebelumnya.

Namun, hal itu tak mengganggu keputusan yang telah diambil dalam Sidang Paripurna sebelumnya yang menyatakan menarik Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI.

"Keputusan yang telah diambil di Sidang Paripurna hanya bisa ditarik melalui Sidang Paripurna juga. Jadi, meski ada dua pimpinan yang menarik tandatangan, tidak ada masalah. Kita hormati saja. Hadapi dengan dewasa. Ini hal biasa dalam demokrasi," kata Mahyudin, pimpinan sidang di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bamsoet: Pimpinan MPR RI Segera Berkirim Surat kepada DPD RI Terkait Pergantian Fadel Muhammad