Aksi Hacker Bjorka Ditertawakan Mahfud MD: Datanya Bisa Diambil di Mana-mana, Bukan Rahasia Negara
Mahfud MD menertawakan aksi hacker bernama Bjorka yang membocorkan data para pejabat, termasuk presiden, wakil preside, dan Menkominfo.
Hal tersebut rupanya juga sudah diselidiki tim ahli dari Menkopolhukam.
Dalam keterangannya, Mahfud MD bahkan tak menampik bahwa kebocoran data di negeri ini memang sedang marak terjadi.

"Soal bocornya data negara. Itu nanti masih akan, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, dari analisa deputi 7 saya, terjadi di sini, di sini," ujar Mahfud MD dilansir TribunnewsBogor.com dari siaran langsung tayangan Kompas TV.
"Tetapi (kebocoran data) itu memang terjadi di dukcapil dan beberapa tempat," sambungnya.
Namun menurut Mahfud MD, kebocoran data yang diurai akun Bjorka itu bukan seperti klaimnya.
Diakui Mahfud MD, data yang konon diretas Hacker Bjorka adalah data yang sebenarnya bisa diakses semua orang.
Terkait dengan klaim dari Bjorka soal meretas data pejabat tanah air, Mahfud MD menyebut pemerintah sedang mendalaminya.
"Tapi, itu bisa juga, sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia. Bisa diambil dari mana-mana, cuma kebetulan kan sama. Nanti masih akan didalami, pemerintah masih rapat tentang ini," kata Mahfud MD.
Namun sejauh ini diungkap Mahfud MD, aksi Hacker Bjorka belum membahayakan kestabilan tanah air.
Sebab data-data yang diklaim Hacker Bjorka telah ia retas diakui Mahfud MD adalah bukan rahasia negara.
"Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul kan yang sudah ada di koran tiap hari, ini gini, kan cuma itu aja, ndak ada yang rahasia negara," ungkap Mahfud MD.
"Kalau saya baca dari yang beredar. Itu bisa saja kebetulan sama, dan kebetulan bukan rahasia juga, cuma dokumen biasa dan terbuka," sambungnya.

Deretan Kontroversi Akun Hacker Bjorka
Sebelum viral di awal September 2022, Hacker Bjorka telah melayangkan aksinya sejak akhir Agustus 2022.
Akun Hacker Bjorka menyebar sejumlah informasi terkait data sensitif yang dimiliki pejabat.