Bupati Pohuwato-Gorontalo Ingatkan Perangkat Desa: LPPD itu Wajib

Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga mengingatkan kepada seluruh perangkat desa untuk dapat terus meningkatkan akuntabilitas kinerja

Penulis: redaksi | Editor: Fajri A. Kidjab
TribunGorontalo.com
Bupati Pohuwato Saipul A.Mbuinga bersama peserta Bimtek LPPD se Kabupaten Pohuwato, Kamis malam. 

(Laporan Ronald Rampi, Wartawan TribunGorontalo.com dari Kabupaten Pohuwato)

TRIBUNGORONTALO.COM, Marisa - Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga mengingatkan kepada seluruh perangkat desa untuk dapat terus meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini diwujudkan melalui penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan amanat dari konstitusi negara.

Menurut Bupati Pohuwato, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak semata-mata bertujuan untuk untuk menemukan kelemahan penyelenggaran pemerintahan desa. Melainkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelanggaraan pemerintahan desa.

"Serta sebagai wujud melaksanakan fungsi pengawasan BPD terhadap jalannya pemerintahan desa dan juga sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah," ungkap Bupati Boalemo, saat membuka kegiatan bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) se-kabupaten pohuwato di Hotel Damhil Kota Gorontalo, Kamis (16/6/2022) malam.

Dijelaskannya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa, diatur tentang kewajiban kepala desa dalam menyampaikan LPPD kepada bupati.

Selain itu juga, terdapat laporan keterangan penyelenggaran pemerintahan desa (LKPPD) kepada BPD yang berisi tentang peraturan desa, tentang laporan pertanggungjawaban keungan desa akhir tahun anggaran serta menginformasikannya kepada masyarakat.

"Pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan kinerja aparatur desa, mulai dari perencanaan, pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya. (*)

  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved