Kontroversi E-Voting Pemilu 2024, 155 Pilkades Berhasil Terapkannya

Sebanyak 155 pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang diselenggarakan pada 2021 menggunakan sistem internet voting.

Editor: Lodie Tombeg
TribunGorontalo.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

"Beberapa negara yang sudah menggunakan e-voting saja mulai meninggalkannya karena dinilai tidak efektif dan efisien serta berdampak pada hal yang lebih luas," pungkasnya.


Usulkan Pemilu 2024 E-Voting Berbasis Blockchain

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengatakan, usulan partainya agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dilangsungkan dengan sistem e-voting berbasis blockchain demi perbaikan.

Sebab, menurutnya, setelah Orde Lama atau Orde Baru, Indonesia selalu membicarakan bagaimana caranya pemilu bisa dilaksanakan secara luberjurdil. Amien Rais yakin usulan Partai Ummat mengenai sistem untuk Pemilu 2024 akan disambut baik.

"Menjadi langkah awal dari perbaikan pemilu kita yang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, selalu menimbulkan jangan-jangan ada penggelapan fakta, tidak adil dalam menghitung, dan sebagainya," kata Amien Rais dalam jumpa pers virtual, Kamis (2/6/2022).

"Supaya dishare oleh semua lembaga negara. Bahwa pada akhirnya kita ucapkan good bye, selamat tinggal kemarin. Karena kemarin yang penuh dengan ketidakjujuran itu," ujarnya.

Amien Rais menjelaskan pihaknya akan berusaha mengetuk jantung para pejabat yang sedang berkuasa saat ini mengenai usulannya itu.

Pihaknya akan mengetuk pintu kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga Kemendagri untuk mengusulkan sistem e-voting di Pemilu 2024.

Menurutnya, usulannya ini lebih transparan dan memuaskan. "Kita coba yakinkan bahwa ini alternatif yang lebih bagus, lebih transparan, lebih jujur, lebih memuaskan, dan lain-lain," tuturnya.

Usulan agar Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem e-voting berbasis blockchain juga dinilainya demi penghematan negara.

Menurutnya, biaya yang dikeluarkan negara untuk pemilu sangat membengkak sehingga bisa memicu korupsi.

"Jadi mungkin bisa ditambahkan bahwa pemilu dengan cara e-voting berbasis blockchain nanti itu juga akan menjadi pemilu yang selain luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil) itu terutama sekali juga menghemat, ekonomis," ujar Amien. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penerapan e-Voting Tanpa Kajian Dipastikan Munculkan Ketidakpercayaan Hasil Pemilu

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved