Kontroversi E-Voting Pemilu 2024, 155 Pilkades Berhasil Terapkannya

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Sebanyak 155 pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang diselenggarakan pada 2021 menggunakan sistem internet voting atau e-voting.

Demikian klaim Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. "Memfasilitasi penerapan e-voting. Jadi, e-voting sudah dilaksanakan dalam Pilkades di 155 desa di tahun 2021," kata Tito dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR, Selasa (5/4/2022).

Selain itu, Tito juga membanggakan perhelatan Pilkades 2021 yang tak berdampak pada naiknya kasus Covid-19.

Tito melanjutkan, Pilkades 2021 digelar di 2.500 desa. Menurutnya, Pilkades tersebut digelar dengan kondusif dan aman dari Covid-19.

Padahal, imbuh dia, saat itu Indonesia tengah dilanda wabah pandemi Covid-19 varian Delta.

"Itu tahun 2021 itu Covid masih berlangsung, ada Delta, tapi Pilkades tetap kita jalankan dan alhamdulillah tidak ada lonjakan di daerah-daerah," ucapnya.

Ia mengatakan, terselenggaranya Pilkades serentak tanpa lonjakan Covid-19 merupakan sebuah prestasi.

Hanya saja, ia menilai banyak media yang tidak memberitakan tentang prestasi tersebut.

"Cuma mungkin banyak media tidak mengcover, tapi ini prestasi pendapat saya, bisa aman tanpa lonjakan Covid," pungkasnya.

Munculkan Ketidakpercayaan Hasil Pemilu

Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menyampaikan meski usulan penerapan elektronik voting dinilai bisa sangat menghemat anggaran, namun e-voting tanpa didahului kajian matang dan regulasi kuat, dipastikan berdampak pada ketidakpercayaan publik atas hasil pemilu.

Hal ini disampaikan Koordinator Harian KoDe Inisiatif, Ihsan Maulana menanggapi usulan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais terkait penerapan e-voting berbasis blockchain.

"Meski dinilai dapat menghemat anggaran, penggunaan e-voting tanpa didahului dengan kajian yang matang, regulasi yang kuat, akan berdampak pada distrust publik terhadap hasil Pemilu," kata Ihsan kepada Tribunnews.com, Sabtu (4/6/2022).

Ihsan mengatakan bahkan sejumlah negara yang sebelumnya sudah menerapkan e-voting justru meninggalkannya lantaran dinilai tak efektif dan efisien.

Penerapan e-voting juga disebut justru berdampak pada masalah yang lebih luas lagi.

"Beberapa negara yang sudah menggunakan e-voting saja mulai meninggalkannya karena dinilai tidak efektif dan efisien serta berdampak pada hal yang lebih luas," pungkasnya.

Usulkan Pemilu 2024 E-Voting Berbasis Blockchain

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengatakan, usulan partainya agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dilangsungkan dengan sistem e-voting berbasis blockchain demi perbaikan.

Sebab, menurutnya, setelah Orde Lama atau Orde Baru, Indonesia selalu membicarakan bagaimana caranya pemilu bisa dilaksanakan secara luberjurdil. Amien Rais yakin usulan Partai Ummat mengenai sistem untuk Pemilu 2024 akan disambut baik.

"Menjadi langkah awal dari perbaikan pemilu kita yang dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, selalu menimbulkan jangan-jangan ada penggelapan fakta, tidak adil dalam menghitung, dan sebagainya," kata Amien Rais dalam jumpa pers virtual, Kamis (2/6/2022).

"Supaya dishare oleh semua lembaga negara. Bahwa pada akhirnya kita ucapkan good bye, selamat tinggal kemarin. Karena kemarin yang penuh dengan ketidakjujuran itu," ujarnya.

Amien Rais menjelaskan pihaknya akan berusaha mengetuk jantung para pejabat yang sedang berkuasa saat ini mengenai usulannya itu.

Pihaknya akan mengetuk pintu kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga Kemendagri untuk mengusulkan sistem e-voting di Pemilu 2024.

Menurutnya, usulannya ini lebih transparan dan memuaskan. "Kita coba yakinkan bahwa ini alternatif yang lebih bagus, lebih transparan, lebih jujur, lebih memuaskan, dan lain-lain," tuturnya.

Usulan agar Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem e-voting berbasis blockchain juga dinilainya demi penghematan negara.

Menurutnya, biaya yang dikeluarkan negara untuk pemilu sangat membengkak sehingga bisa memicu korupsi.

"Jadi mungkin bisa ditambahkan bahwa pemilu dengan cara e-voting berbasis blockchain nanti itu juga akan menjadi pemilu yang selain luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil) itu terutama sekali juga menghemat, ekonomis," ujar Amien. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penerapan e-Voting Tanpa Kajian Dipastikan Munculkan Ketidakpercayaan Hasil Pemilu