Bukan Pengurangan Anggaran, Ini Permintaan Demokrat kepada KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Editor: lodie tombeg
TribunGorontalo.com/Tribunnews
ILUSTRASU PEMILU 2019- Warga mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara pemilu 2019 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang di kawasan Kantor Walikota Pangkalpinang, Selasa (9/4/2019). 

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Demikian dikatakan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Jubir Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Beberapa aspek yang dimaksud yakni mempertimbangkan substansi hingga mengedepankan tujuan pelaksanaan Pemilu.

Hal itu harus dilakukan kata Herzaky dimulai sejak masa kampanye para calon presiden, calon legislatif hingga tahap akhir.

"Harapan kami, penentuan setiap aspek teknis pemilu 2024 oleh KPU lebih mempertimbangkan substansi dan mengedepankan tujuan pelaksanaan pemilu, tak semata unsur kepraktisan atau upaya pengurangan anggaran belaka," kata Herzaky saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa (31/5/2022).

Pernyataan Herzaky ini sekaligus merespons kesepakatan KPU yang akhirnya mengikuti pemerintah terkait masa kampanye Pemilu 90 hari.

Herzaky menambahkan, KPU sejatinya jangan semata-mata patuh terhadap kemauan dari pemerintah.

Sebab KPU memegang independensi untuk pemilu berjalan jujur dan adil (Jurdil).

"Apalagi sekedar mengikuti maunya pemerintah. Karena independensi, kemandirian KPU untuk pemilu berjalan dengan jujur dan adil, dilindungi oleh oleh Undang-undang," ucap Herzaky.

Sebab kata dia, tahapan pemilu merupakan momentum sangat krusial mengingat nasib dan masa depan bangsa ditentukan dalam mekanisme tersebut.

Oleh karenanya, tahapan pemilu harus memberikan ruang kepada rakyat agar benar-benar dapat mengenal dan mengetahui, seperti apa sosok calon pemimpin nasional ke depannya.

"Apa visi misi, gagasan besar para calon pemimpin nasional, dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperjuangkan perubahan demi masa depan yang lebih baik di negeri ini," tukas Herzaky.

Sebelumnya, Partai Demokrat ikut buka suara terkait kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pemerintah perihal durasi kampanye Pemilu 90 hari.

Partai berlogo mercy itu mempertanyakan kecukupan durasi yang disepakati dengan upaya para calon pemimpin baru nantinya dalam memperkenalkan program, ide dan gagasan kepada rakyat.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved