Jusuf Kalla Raih Penghargaan Tertinggi dari Kaisar Jepang

Karena konstitusi sudah mengamanatkan pemlihan umum digelar lima tahun sekali, maka menurut JK hal itu harus dipatuhi.

“Sebagai bangsa, sebagai rakyat kita taat konstitusi. Konstitusi mengatakan (pemilu) lima tahun, yah lima tahun,” ujarnya.

Menurut JK, jika ketentuan konstitusi tersebut dilanggar, yang bakal terjadi adalah keributan.

“Kalau kita tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” tukas JK yang juga merupakan ketua Dewan Masjid Indonesia ini.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengeklaim banyak yang setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024.

Menurut Muhaimin, klaim tersebut didasarkan atas analisa big data perbincangan di media sosial.

Berdasarkan analisa big data, dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung dan 40 persen menolak penundaan pemilu.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam pengambilan keputusan," kata Muhaimin, Minggu (27/2/2022).

Menurutnya, kini big data menjadi dasar pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei.

Peralihan terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja, sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jusuf Kalla, Mantan Wapres Jusuf Kalla Mendapat Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah Jepang