Jusuf Kalla Raih Penghargaan Tertinggi dari Kaisar Jepang

TRIBUNGORONTALO.COM - Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla meraih penghargaan dari Jepang pada Selasa 10 Mei 2022.

Dia mendapat penghargaan tertinggi dari pemerintah Jepang, “Grand Cordon of the Order of the Rising Sun.”

Jusuf Kalla putera pasangan Haji Kalla-Athirah, kelahiran Bone 15 Mei 1942 yang akrab disapa JK meraih bintang tanda jasa Grand Cordon of the Order of the Rising Sun karena dianggap berkontribusi meningkatkan hubungan persahabatan Jepang-Indonesia saat menjawab Wakil Presiden Indonesia.

Selama mengabdi di dalam pemerintahan maupun ketika di luar pemerintahan, Jusuf Kalla memang dikenal memiliki hubungan yang hangat dan kedekatan dengan pihak Jepang.

Penghargaan akan diserahkan langsung oleh Kaisar Jepang Naruhito, yang naik tahta tahun 2019 lalu menggantikan ayahnya Kaisar Akihito.

Prosesi penganugerahan berlangsung pagi ini di Istana Kaisar Jepang atau Imperial Palace.

M Jusuf Kalla didampingi, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, memasuki areal kawasan Istana Kaisar sekitar pukul 09.30 Waktu Tokyo Jepang.

Informasi yang dihimpun Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah yang menyertai rombongan ke Tokyo, usai menerima penghargaan, Kaisar Naruto, akan menjamu M. Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah, di Matsu-No-Ma State room.

Saat menerima penghargaan dari pemerintah Jepang, Jusuf Kalla, memakai pakaian Adat Teluk Belanga.

Sebelum keberangkatan ke Istana Kaisar Jepang, Jusuf Kalla, tampak mengikuti persiapan sederhana dibantu putra putrinya, Imelda dan Solihin Jusuf Kalla serta Pinta SJK, menyiapkan kostum sekaligus melepas keberangkatannya dari Hotel Imperial, ke istana untuk menerima pengharagaan.

Pemilu Diundur Itu Tidak Sesuai Konstitusi

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf (JK) Kalla menanggapi usul penundaan pemilu yang dikemukakan sejumlah pemimpin partai politik.

JK menegaskan dirinya tidak setuju pemilu diundur karena hal itu sama saja dengan melanggar konstitusi bangsa.

“Pemilu diundur itu tidak sesuai konstitusi, Iya, tidak setuju,” tegas JK saat ditemui pada Peringataan Satu Abad Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), di Jakarta, Senin (28/2/2022) seperti dikutip dari Kompas.TV.

JK menyatakan seluruh elemen bangsa harus taaat pada konstitusi.

Karena konstitusi sudah mengamanatkan pemlihan umum digelar lima tahun sekali, maka menurut JK hal itu harus dipatuhi.

“Sebagai bangsa, sebagai rakyat kita taat konstitusi. Konstitusi mengatakan (pemilu) lima tahun, yah lima tahun,” ujarnya.

Menurut JK, jika ketentuan konstitusi tersebut dilanggar, yang bakal terjadi adalah keributan.

“Kalau kita tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” tukas JK yang juga merupakan ketua Dewan Masjid Indonesia ini.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengeklaim banyak yang setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024.

Menurut Muhaimin, klaim tersebut didasarkan atas analisa big data perbincangan di media sosial.

Berdasarkan analisa big data, dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung dan 40 persen menolak penundaan pemilu.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam pengambilan keputusan," kata Muhaimin, Minggu (27/2/2022).

Menurutnya, kini big data menjadi dasar pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei.

Peralihan terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja, sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jusuf Kalla, Mantan Wapres Jusuf Kalla Mendapat Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah Jepang