Litbang Kompas: 43 Persen Responden Anggap Pemerintah Tak Mampu Sediakan Bahan Pokok

TRIBUNGORONTALO.COM, Jakarta - Sebanyak 66,3 persen menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di bulan puasa.

Demikian hasil survei Litbang Kompas terkini. Sementara 32,5 responden menilai pemerintah mampu mengendalikan harga-harga.

Melihat dari anggapan responden, saat ini penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat.

"Jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik," kata peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni, dikutip dari Kompas.id, Senin (25/4/2022).

Jajak pendapat ini juga merekam penilaian responden terhadap kemampuan pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok di bulan puasa.

Hasilnya, 53,5 persen responden menilai pemerintah mampu menyediakan bahan pokok. Mereka yang menyatakan tidak mampu sebesar 43,8 persen.

Kendati demikian, responden juga meyakini pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.

Tercatat sebanyak 50,8 persen responden yakin pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok, sedangkan 46,1 persen tidak yakin.

Hal tersebut, kata Arita, menandakan bahwa harapan masih tetap ada untuk pemerintah sesegera mungkin meredakan keresahan masyarakat terkait kondisi kebutuhan pokok.

"Setidaknya, Lebaran tahun ini bisa menjadi momentum untuk membangkitkan kembali harapan publik akan pulihnya kondisi ekonomi setelah diguncang pandemi," pungkas Arita.

Adapun jajak pendapat ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Mahasiswa Tuntut Pemerintah Turunkan Harga Bahan Pokok

BEM UI (@BEMUI_Official) April 20, 2022 Selain itu, penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden juga masih menjadi tuntutan dalam demo hari ini.