Gorontalo Termiskin Keenam di Indonesia, Yuriko: Ada Kesenjangan Pembagian Anggaran Pemprov

TRIBUNGORONTALO.COM, Suwawa - Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Yuriko Kamaru menyoroti polemik angka kemiskinan yang tinggi di Gorontalo saat reses di Daerah Pemilihan (Dapil II) di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Selasa (15/2/2022).

Menurut Yuriko, jawaban dari penurunan angka kemiskinan adalah produktifitas masyarakat harus dipacu. "Sehingga antara kolaborasi anggaran pemda dengan geliat masyarakat, insya Allah akan menutupi Gorontalo dari citra termiskin keenam di Indonesia," ujar Yuriko.

Kemudian, Yuriko menambahkan, kolaborasi pembangunan Pemkab Bone Bolango saat ini menggalakan pendataan secara menyeluruh di wilayah 160 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Bone Bolango. "Ini yang sangat saya support dan memberikan dukungan serta apresiasi kepada pemkab terutama pada bapak bupati dan wakil bupati yang melakukan terobosan-terobosan ini," lanjut Yuriko.

Selanjutnya, Yuriko memberikan masukkan kepada Pemprov Gorontalo agar melihat secara menyeluruh di lima kabupaten dan satu kota, mengenai pemerataan anggaran.

Baca juga: Datangi Warga Moodu, Adhan Sebut DPRD Provinsi Gorontalo Tak Anggarkan Islamic Center

Menurutnya, anggaran APBD provinsi itu harus merata di seluruh wilayah provinsi. Jangan ada kabupaten yang ditonjolkan, dimana anggaran provinsi begitu besar untuk mengintervensi kabupaten tertentu, sementara di kabupaten lain mendapatkan anggaran pemprov yang sedikit. "Contoh kasus, saya melihat dana pinjaman daerah/dana PEN, saya tidak melihat adanya dana PEN yang digunakan untuk membangun fasilitas yang ada di Kabupaten Bone Bolango," papar Yuriko.

Yuriko menyesalkan adanya ketidakadilan pembagian anggaran yang ada di Pemprov Gorontalo. "Walaupun saya ada di Badan Anggaran, setelah saya melihat, ternyata memang ada kesenjangan dalam rangka pembagian anggaran ke 5 kabupaten dan kota," tandasnya.

Oleh karena itu, Kamaru menginginkan kolaborasi mulai dari desa, masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. "Insha Allah kita akan mampu mengatasi apa yang menjadi polemik kita saat ini," tutupnya. (jil)