Kelebihan dan Kekurangan WFH Menurut Kadin Gorontalo: Bekerja Lebih Fleksibel

Kekhawatiran utama Kadin sebenarnya terletak pada sektor pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan perizinan usaha. Pelaku usaha sangat bergantung pada layanan administrasi pemerintah yang cepat, responsif, dan mudah diakses setiap saat.

“Yang dikhawatirkan itu pelayanan bisa berkurang. Pelaku usaha banyak kebutuhan terkait izin-izin. Kalau tidak diimbangi dengan sistem digital yang baik, ini bisa menghambat,” ungkapnya lagi.

Jika sistem WFH diterapkan pada instansi pemerintah tanpa persiapan matang, dikhawatirkan akan terjadi penurunan jam pelayanan efektif. Hal ini tentu akan menyulitkan para pengusaha yang sedang mengurus izin-izin operasional atau keperluan administratif lainnya.

Keterlambatan dalam proses perizinan akan berdampak langsung pada iklim investasi di Provinsi Gorontalo. Para investor membutuhkan kepastian waktu dan prosedur, sehingga birokrasi yang melambat akibat sistem kerja jarak jauh bisa menjadi sentimen negatif.

Baca juga: WFH Solusi Hemat BBM? Akademisi Gorontalo Soroti Efek Domino di Sektor Informal

Tantangan Digitalisasi dan Dampak Ekonomi Lokal

Oleh karena itu, Kadin mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali secara sektoral. Menurut Akbar, kebijakan WFH tidak seharusnya dipukul rata untuk semua bidang pekerjaan karena setiap sektor memiliki karakteristik dan kebutuhan operasional yang berbeda.

“Harapannya ada peninjauan, sektor mana saja yang bisa diterapkan WFH. Tidak semua sektor bisa dipukul rata,” jelasnya mengenai perlunya klasifikasi jenis pekerjaan yang lebih detail.

Ada bidang-bidang tertentu yang memang sangat memungkinkan untuk dilakukan secara daring, namun ada pula sektor esensial yang menuntut kehadiran fisik secara penuh. Pemetaan yang akurat menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menjadi blunder bagi produktivitas nasional.

Kadin juga menyuarakan agar pelaku usaha diberikan ruang dan kewenangan untuk mengatur teknis penerapan WFH di internal perusahaan masing-masing. Otonomi ini penting agar setiap perusahaan bisa menyesuaikan sistem kerja dengan ritme bisnis yang mereka jalani.

“Pelaku usaha sebaiknya diberi ruang untuk mengatur teknis WFH di internal, supaya tetap efektif,” tutur Akbar Yusuf menutup keterangannya terkait kemandirian operasional perusahaan.

Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha harus dikedepankan agar kebijakan ini tidak terkesan dipaksakan. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi para praktisi di lapangan yang setiap harinya berhadapan langsung dengan realitas ekonomi dan dinamika pasar.

Peningkatan layanan digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan jika ingin menerapkan WFH secara permanen. Modernisasi sistem birokrasi menjadi syarat mutlak agar pelayanan tetap maksimal meskipun aparatur negara tidak berada di kantor secara fisik.

Di sisi lain, akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo, Herwin Mopangga, memberikan perspektif tambahan. Ia mengingatkan bahwa struktur ekonomi Gorontalo masih sangat bergantung pada aktivitas fisik masyarakat di ruang publik sebagai penggerak utama.

"Kondisi di tiap daerah tidak sama. Banyak daerah seperti Gorontalo masih sangat membutuhkan aktivitas fisik yang mendukung ekonomi pasar," ujarnya memberikan pandangan akademis.

Banyak sektor ekonomi kecil, seperti pengemudi bentor dan pedagang kaki lima di sekitar perkantoran, yang sangat bergantung pada mobilitas pekerja kantoran setiap harinya. Jika mobilitas ini berkurang, maka pendapatan mereka juga akan ikut tergerus.

Kondisi ini dapat memicu efek domino terhadap daya beli masyarakat di lapisan bawah. Pengurangan mobilitas fisik ASN atau karyawan swasta akan langsung memutus rantai pendapatan bagi para pelaku usaha sektor informal di wilayah perkotaan.

Urgensi Pemetaan Sektor dan Kemandirian Usaha