Rabu, 25 Maret 2026

WFH di Gorontalo

Kelebihan dan Kekurangan WFH Menurut Kadin Gorontalo: Bekerja Lebih Fleksibel

Wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang tengah digodok pemerintah pusat mulai memicu diskusi hangat di kalangan pelaku usaha

Tayang:
Penulis: Jefry Potabuga | Editor: Fadri Kidjab
zoom-inlihat foto Kelebihan dan Kekurangan WFH Menurut Kadin Gorontalo: Bekerja Lebih Fleksibel
Freepik
WACANA WFH -- Potret pria bekerja di rumahnya. Kadin Gorontalo menyoroti wacana WFH bagi ASN dan Swasta. 

Ringkasan Berita:
  • Efisiensi biaya operasional perusahaan (listrik, pemeliharaan gedung). Fleksibilitas kerja berpotensi mendorong sektor kuliner, pariwisata, dan UMKM
  • Produktivitas rentan menurun tanpa sistem monitoring yang kuat. Infrastruktur digital belum merata, berisiko menghambat komunikasi dan pelayanan publik
  • Kebijakan WFH perlu dipetakan sektoral, tidak bisa dipukul rata. Sinergi pemerintah–pelaku usaha serta modernisasi birokrasi digital menjadi syarat utama keberhasilan

 

TRIBUNGORONTALO.COM – Wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang tengah digodok pemerintah pusat mulai memicu diskusi hangat di kalangan pelaku usaha di Provinsi Gorontalo.

Kebijakan ini muncul sebagai respons strategis terhadap dinamika global, terutama melonjaknya harga minyak dunia yang menuntut langkah efisiensi energi secara nasional.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Gorontalo melalui salah satu pengurusnya, Akbar Yusuf, memberikan catatan kritis mengenai rencana ini. Ia menilai bahwa setiap kebijakan besar pasti membawa dua sisi mata uang yang perlu dicermati secara mendalam sebelum diterapkan secara luas di daerah.

Dari sisi positif, Kadin melihat adanya peluang efisiensi biaya operasional bagi para pelaku usaha. Pengurangan penggunaan fasilitas kantor secara fisik dapat menekan pengeluaran rutin perusahaan, mulai dari konsumsi listrik hingga biaya pemeliharaan gedung yang selama ini cukup membebani neraca keuangan.

“Memang benar, setiap kebijakan pasti ada plus dan minusnya. Dari sisi positif, pelaku usaha bisa mengurangi biaya operasional kantor, kemudian bekerja lebih fleksibel,” ujar Akbar Yusuf saat dihubungi pada Rabu (25/3/2026).

Selain efisiensi internal, fleksibilitas kerja juga diyakini mampu memberikan stimulus pada sektor-sektor ekonomi tertentu. Akbar menyebutkan bahwa sektor kuliner dan pariwisata berpotensi mendapatkan berkah jika masyarakat memiliki waktu yang lebih luang untuk beraktivitas di luar jam kantor konvensional.

Fleksibilitas ini memungkinkan terjadinya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang biasanya terkonsentrasi di area perkantoran menjadi lebih tersebar ke pusat-pusat perbelanjaan atau destinasi wisata lokal. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM yang bergerak di bidang jasa dan hiburan di Gorontalo.

Namun, di balik optimisme tersebut, Kadin mengingatkan adanya tantangan besar terkait pengawasan produktivitas. Tanpa sistem monitoring yang kuat, kebijakan bekerja dari rumah sangat rentan disalahgunakan oleh oknum pekerja untuk aktivitas yang tidak berkaitan dengan tugas profesionalnya.

“Minusnya, kebijakan ini bisa saja disalahgunakan. Alih-alih bekerja, justru dimanfaatkan untuk jalan-jalan atau liburan. Ini tentu akan berdampak pada produktivitas,” tegas Akbar Yusuf menjelaskan kekhawatirannya.

Risiko ini bukan tanpa alasan, sebab produktivitas adalah kunci utama keberlangsungan dunia usaha. Jika waktu kerja justru dimanfaatkan untuk sekadar berlibur tanpa target yang jelas, maka output perusahaan akan menurun dan merugikan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Persoalan lain yang menjadi sorotan tajam adalah kesiapan infrastruktur digital di Gorontalo. Kadin menilai bahwa keberhasilan WFH sangat bergantung pada kualitas jaringan internet dan sistem administrasi berbasis digital yang harus berjalan tanpa kendala selama 24 jam.

“Kalau tidak didukung digitalisasi yang baik, pekerjaan dan komunikasi bisa terganggu. Ini yang harus jadi perhatian,” tambah Akbar Yusuf mengenai keterbatasan sistem teknologi saat ini.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua wilayah di Gorontalo memiliki akses digital yang setara. Tanpa dukungan digitalisasi yang mumpuni, proses komunikasi antarpegawai maupun pelayanan kepada masyarakat berpotensi mengalami hambatan yang serius.

Hambatan komunikasi ini dapat memicu keterlambatan dalam pengambilan keputusan penting di perusahaan. Bagi pelaku usaha, kecepatan adalah segalanya, sehingga gangguan teknis pada sistem digital dapat menyebabkan kerugian materiil yang tidak sedikit.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved