7 Berita Populer: Kapolda Gorontalo Dorong Penambang Urus IPR hingga Nelayan Berburu Nike

TRIBUNGORONTALO.COM – Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk memperkuat otonomi daerah.

Hal ini diutarakan Sofyan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 18–20 Januari 2026.

Rakernas APKASI 2026 menjadi forum strategis bagi pemerintah kabupaten se-Indonesia untuk menyatukan pandangan, menyampaikan persoalan aktual daerah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil kabupaten.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah menteri, pimpinan lembaga negara, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ekonomi Gorontalo Stabil, Tapi Kok Warga Belum Sejahtera? Ini Kata Wakil Ketua DPRD

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi NasDem, Ridwan Monoarfa, angkat bicara soal kondisi ekonomi Gorontalo yang kerap disebut stabil, namun belum sepenuhnya dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Di atas kertas, perekonomian Gorontalo memang menunjukkan indikator yang relatif aman.

Inflasi terkendali, APBD dinilai stabil, dan pertumbuhan ekonomi masih berada dalam tren positif. 

Namun di balik angka-angka tersebut, muncul pertanyaan yang kerap disampaikan masyarakat terkait alasan kesejahteraan belum benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Ridwan menilai pertanyaan itu sangat wajar. Menurutnya, Gorontalo sejatinya bukan daerah miskin sumber daya.

Baca Selengkapnya

3 Kadis Pemprov Gorontalo jadi Calon Komisari BUMD, Berikut Nama-namanya

Ringkasan Berita:

• Proses seleksi komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Gorontalo memasuki tahapan akhir dengan digelarnya wawancara langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail. 
• Tiga kandidat yang berasal dari pejabat struktural Pemprov Gorontalo sebelumnya telah mengikuti rangkaian uji kompetensi dan kelayakan. 
• Hasil wawancara dan penilaian akan menjadi dasar penetapan satu nama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) internal provinsi.