Pemprov Gorontalo Klarifikasi Kritik DPRD Pohuwato soal Pengawasan Lingkungan

Bambang juga menyoroti pembagian kewenangan pengawasan lingkungan yang tidak sepenuhnya berada di tingkat provinsi.

Ia menyebut DPRD dan pemerintah kabupaten turut memiliki tanggung jawab pengawasan, mengingat aktivitas perusahaan dan dampaknya terjadi langsung di wilayah kabupaten.

“Tidak tepat apabila seluruh beban tanggung jawab diletakkan hanya kepada pemerintah provinsi,” ujarnya.

DPRD Pohuwato Tetap Kritisi Pengawasan Lingkungan

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Ia menyebut pemerintah provinsi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas banjir dan kerusakan lingkungan yang berulang terjadi di Pohuwato.

Pernyataan tersebut disampaikan Hamdi usai seluruh unsur pimpinan DPRD Pohuwato, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan dewan mendatangi DLHK Provinsi Gorontalo pada Selasa (13/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Hamdi mengungkapkan bahwa pengawasan Amdal selama ini dinilai hanya bersifat administratif tanpa pengawasan lapangan secara langsung.

“Pengawasan hanya di atas kertas. Tidak pernah turun ke lokasi. Ini bukan pengawasan, ini pembiaran,” kata Hamdi.

Ia mempertanyakan efektivitas pengawasan yang hanya mengandalkan laporan dokumen tanpa memastikan kepatuhan perusahaan di lapangan, sementara dampak aktivitas industri dirasakan langsung oleh masyarakat Pohuwato.

Hamdi juga menyoroti alasan keterbatasan anggaran yang disampaikan DLHK Provinsi Gorontalo. Menurutnya, dalih tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah provinsi dalam menetapkan prioritas kebijakan.

“Tanpa pengawasan, Amdal hanya menjadi formalitas. Ini menyangkut keselamatan rakyat dan lingkungan,” ujarnya.

DPRD Pohuwato, lanjut Hamdi, bahkan menemukan fakta lapangan saat melakukan peninjauan ke Desa Borose. Mereka mendapati aliran material dalam jumlah besar dari arah perusahaan yang mengalir ke Daerah Aliran Sungai Taluduyunu.

Berdasarkan keterangan warga, pendangkalan sungai disebut telah mencapai puluhan meter dan mengubah wajah sungai menyerupai daratan.

“Itu bukan lagi sungai. Ini ancaman nyata bencana ekologis,” tegas Hamdi.

Ia menyebut DLHK Provinsi Gorontalo mengaku belum pernah turun ke lokasi tersebut karena keterbatasan anggaran, sehingga dinilai tidak mengetahui kondisi lapangan secara faktual.

Hamdi menegaskan, jika terjadi bencana ekologis yang lebih besar di Pohuwato, maka tanggung jawab utama tidak dapat dilepaskan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.

(*)