Jelang Perombakan Birokrasi, Sejumlah Pejabat Eselon II Dipanggil Gubernur Gorontalo ke Rudis

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Aktivitas di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo terlihat lebih sibuk dari biasanya pada Kamis sore (8/1/2026). Sejak sore hari, sejumlah petugas tampak menyiapkan area rumah jabatan tersebut.

Beberapa petugas terlihat membersihkan halaman depan dan sisi samping bangunan.

Kursi-kursi juga disusun rapi di area luar rumah dinas, menyerupai persiapan agenda resmi pemerintahan. Di pintu masuk, personel Satuan Polisi Pamong Praja berjaga untuk pengamanan.

Tim Komunikasi Gubernur Gorontalo, Supriyanto Radjak, membenarkan adanya undangan kepada sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama.

Baca juga: Panduan Daftar Bansos PKH 2026: Warga yang Belum Terima Masih Bisa Ikut

“Hari ini bapak mengundang beberapa pejabat eselon II,” ujarnya.

Pantauan TribunGorontalo.com sekitar pukul 17.00 Wita, satu per satu pejabat mulai memasuki area Rumah Dinas Gubernur.

Hingga sore hari, sedikitnya lima pejabat eselon II telah hadir.

Mereka di antaranya Kepala Satpol PP Provinsi Gorontalo Taufik Sidiki, Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo Sudarman Samad, Kepala Bappeda Wahyudin Katili, Kepala Dinas Pertanian Muljady Mario, serta Kepala Biro Umum Amir Hadju.

Selain itu, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili juga tampak berada di lokasi.

Para pejabat yang datang terlihat mengenakan busana Karawo. Kehadiran mereka menyusul undangan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail kepada sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Agenda pertemuan ini disebut-sebut berkaitan dengan rencana mutasi dan rotasi jabatan yang akan segera dilaksanakan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Manajemen Talenta pada awal November 2025.

Kegiatan tersebut mencakup pemetaan kompetensi pejabat, mulai dari eselon II, pejabat pimpinan pratama, administrator, pengawas, hingga pejabat fungsional.

Hasil pemetaan itu dipersiapkan sebagai dasar pengisian jabatan struktural, terutama setelah dilakukan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Dalam penyesuaian tersebut, jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo berubah dari 29 menjadi 27 OPD.

Sinyal perombakan birokrasi sebelumnya juga telah disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli.

Hal itu disampaikannya usai rapat pimpinan bersama Gubernur Gorontalo di Aula Rumah Dinas Gubernur, Kamis (8/1/2026).

Dalam rapat tersebut, dibahas evaluasi kinerja tahun 2025, penyusunan program kerja 2026, serta rencana rotasi dan mutasi jabatan.

“Tadi rapat evaluasi 2025, persiapan program 2026, dan juga membahas rotasi serta mutasi,” kata Idah.

Ia memastikan mutasi pejabat akan dilakukan dalam waktu dekat. Karena itu, para pejabat diminta tetap berada di daerah dan tidak melakukan perjalanan ke luar Gorontalo.

“Pak Gubernur menyampaikan agar tidak keluar daerah,” tegasnya.

Percepatan pelantikan dinilai penting agar pelaksanaan anggaran daerah tidak terganggu.

Setelah mutasi pejabat eselon II, penataan birokrasi direncanakan berlanjut ke jenjang berikutnya, termasuk eselon IV yang berkaitan dengan peran PPTK dan KPA.

Penyesuaian SOTK juga meliputi penggabungan dan perubahan sejumlah OPD, termasuk pemekaran badan keuangan daerah.

Seluruh langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memastikan kesinambungan program dan kelancaran pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo ke depan. (*)