Saat Pusat Baru Siapkan WFH, Gorontalo Klaim Sudah Lebih Dulu Terapkan WFA

Ringkasan Berita:

• Pemerintah pusat akan menerapkan WFH bagi ASN usai Lebaran 2026 sebagai respons krisis energi global.
• Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengklaim telah lebih dulu menjalankan konsep serupa melalui kebijakan WFA dengan fokus efisiensi anggaran.
• Perbedaan tujuan ini membuat daerah kini perlu menyesuaikan kebijakan agar sejalan dengan upaya penghematan energi dari pemerintah pusat.

 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Pemerintah pusat memastikan akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) usai libur Lebaran 2026.

Kebijakan ini dipicu krisis energi global akibat ketegangan di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak dan mengganggu pasokan.

Namun di tengah rencana tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo justru mengklaim sudah lebih dulu menjalankan konsep serupa—bahkan sebelum wacana nasional muncul.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan aturan teknis WFH masih disusun, tetapi kebijakan dipastikan berlaku setelah Lebaran, baik untuk ASN maupun sebagai imbauan ke sektor swasta.

“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” ujarnya.

Baca juga: Alarm Bahaya! Harga BBM yang Naik Gila-gilaan Memukul Pariwisata Asia

Berbeda dengan pendekatan pusat yang berorientasi pada penghematan bahan bakar minyak (BBM), Gorontalo sejak awal menerapkan work from anywhere (WFA) dengan tujuan utama efisiensi anggaran.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan kebijakan itu telah berjalan sejak awal masa kepemimpinannya.

“Sebelum keluar kebijakan WFA nanti secara nasional, kita sudah WFA di sini,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan WFA di daerah telah memberikan data konkret terkait efisiensi belanja pemerintah, meski belum secara spesifik menyasar pengurangan konsumsi BBM seperti yang kini didorong pemerintah pusat.

Situasi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi dilematis: menyesuaikan arah kebijakan nasional tanpa mengganggu sistem yang sudah berjalan.

“Kami masih sementara pikir bagaimana mengefisienkan BBM,” kata Gusnar.

Salah satu opsi yang mulai dikaji adalah sistem transportasi bersama bagi pejabat untuk menekan penggunaan kendaraan dinas, meski masih sebatas wacana.

Di sisi lain, implementasi WFA di Gorontalo sendiri telah mengalami penyesuaian.

Awalnya diberlakukan setiap Jumat, kebijakan itu kemudian dipindahkan ke hari Rabu untuk menghindari persepsi sebagai perpanjangan akhir pekan.