Kadis Kominfotik Gorontalo Sri Wahyuni Bicara Anjloknya Monev KIP dan Desakan Mundur

TRIBUNGORONTALO.COM – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kadis Kominfotik) Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Dg Matona, memberikan tanggapan tegas mengenai isu penurunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dan nilai Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP, serta desakan agar dirinya mundur.

Dalam beberapa pemberitaan, disebutkan bahwa skor IKIP Gorontalo tahun 2025 berada di angka 14,95. Sri Wahyuni meluruskan bahwa angka tersebut bukanlah nilai akhir IKIP, melainkan hasil dari Monev KIP.

"Indeks Keterbukaan Informasi Publik itu belum keluar dan belum disampaikan kepada kami, jadi belum bisa dikatakan bahwa IKIP kita turun. Skor 14,95 itu adalah Monev KIP," jelas Sri Wahyuni.

Ia menjelaskan, angka tersebut terlihat rendah karena salah satu penyebabnya adalah aplikasi Komisi Informasi yang sering down, padahal ada sekitar 200 dokumen yang harus diinput dalam waktu 30 hari.

Sri Wahyuni juga membantah pernyataan yang menyebut Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak mendukung Komisi Informasi Daerah (KID).

"Tahun ini Pemprov Gorontalo mengalokasikan dana hibah sebesar Rp500 juta kepada Komisi Informasi. Itu bukan anggaran yang kecil," tegasnya.

"Justru pertanyaannya, di mana peran Komisi Informasi membersamai Kominfo?" ujarnya mempertanyakan peran KID.

Baca juga: Pakai Kaus Polisi, Pengendara Berknalpot Brong Terobos Operasi Zebra Gorontalo Berujung Ditahan

Pencapaian Kominfotik sebagai PPID Utama

Lebih lanjut, Sri Wahyuni memaparkan pencapaian Dinas Kominfotik sebagai PPID Utama sepanjang tahun 2025 sebagai bukti keberhasilan kinerja dalam keterbukaan informasi.

Provinsi Gorontalo menjadi provinsi pertama yang berhasil mengintegrasikan portal Open Data Gorontalo (Pentagon) dengan Pusdatin Kemendagri terkait Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN).

Dinas Kominfotik berhasil membangun Command Center dengan dashboard pimpinan berbasis data realtime untuk pengambilan kebijakan, yang bahkan telah dikunjungi oleh Duta Besar Australia.

Pemprov Gorontalo juga meraih penghargaan RRI Awards di tiga kategori sekaligus (konten berita teraktif, UMKM terfavorit, dan layanan publik terbanyak) pada 20 November 2025.

SPBE memperoleh penghargaan dari Kemenpan RB untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menduduki peringkat ketujuh se-Indonesia dengan skor 4,13.

Tanggapan Mengenai Desakan Mundur

Menanggapi desakan agar dirinya diganti, Sri Wahyuni menyatakan ia tidak pernah memikirkan hal tersebut.

"Yang ada hanyalah berkinerja maksimal, berprestasi, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pihak yang berhak menilai kinerjanya adalah atasannya (gubernur, wagub, dan sekda), bukan orang lain.

"Setiap bulan pun kinerja kami dinilai dan Alhamdulillah tidak pernah berada di bawah 80 persen. Jika saya tidak lagi di dinas tempat saya bekerja, minimal saya bisa meninggalkan legacy yang baik bagi dinas tersebut," tutupnya.