BREAKING NEWS: Honorer Non-database Guru Provinsi Gorontalo Geruduk Kantor DPRD, Desak jadi PPPK

Para honorer mengklaim bahwa dalam turunan SE terbaru, mereka seharusnya dapat diakomodir.

Guru yang telah bekerja minimal dua tahun dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menuntut agar Gubernur memerintahkan BKD mengusulkan formasi tambahan berdasarkan koordinasi terbaru dengan MenPAN-RB.

Hadir dalam kesempatan itu, Gusnar Ismail menjelaskan bahwa masalah honorer non-database bukan persoalan baru, dan pemerintah daerah sedang mencari celah regulasi agar tidak melanggar aturan hukum.

“Ini persoalan lama. Saya coba kasih waktu 1–2 hari untuk membuka kembali aturannya. Mudah-mudahan ada celah,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan terburu-buru karena menyangkut risiko hukum bagi pejabat pembina kepegawaian.

“Dalam UU ASN, ketika mengusulkan sesuatu yang tidak sesuai aturan, pembina bisa kena pidana. Makanya saya pelajari dulu. Ini posisi saling tawar-menawar, karena sudah terlanjur seperti ini.”

(*)