8 Tuntutan Guru Non-Database ke Gubernur Gorontalo, Minta Kepala BKD Mundur

Ringkasan Berita:

• Guru non-database mengajukan 8 tuntutan untuk dipenuhi Gubernur Gorontalo
• Salah satu tuntutan mengarah pada pemberhentian Kepala BKD Gorontalo
• Gusnar Ismail meminta waktu untuk mengkaji kembali regulasi

 

TRIBUNGORONTALO.COM – Sebanyak 328 guru honorer non-database di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar aksi demonstrasi beruntun di tiga kantor pemerintahan, Senin (17/11/2025).

Massa aksi mendatangi kantor BKD Provinsi Gorontalo, kemudian bergerak ke Kantor Gubernur, dan berakhir di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo.

Di kantor DPRD, para guru akhirnya bertemu langsung dengan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, serta unsur pimpinan DPRD.

Di hadapan pimpinan daerah, para guru menyuarakan kekecewaan atas ketidakjelasan proses pengusulan mereka dalam seleksi PPPK.

Koordinator aksi, Ramli Poloso, menilai jawaban pemerintah daerah selama ini tidak memberikan kepastian.

Ramli menegaskan bahwa para honorer hanya menerima jawaban politis tanpa kejelasan proses.

Ia menyebut ketidakterbukaan tahapan seleksi telah merugikan ratusan guru honorer yang telah bekerja bertahun-tahun.

“Kami hanya dapat kata ‘sabar dan menunggu, tapi prosesnya tidak transparan,” ujarnya.

Ramli mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB.

Kunjungan itu menghasilkan penjelasan mengejutkan, karena BKN menegaskan bahwa persoalan ini berada dalam kendali pemerintah daerah.

Menurut Ramli, regulasi sebenarnya sudah tersedia sehingga mekanisme pengusulan mestinya bisa diproses.

“Kami melihat sebenarnya ada pintu masuk, cuma apakah pintu ini mau dibuka atau tidak, yang membuka ini pemerintah daerah,” jelasnya.

Baca juga: Kakak Beradik Tenggelam di Gorontalo Utara, Polisi: Korban Sempat Ditegur Saudaranya

8 Tuntutan Guru Non-Database

Perwakilan guru, Rosna Supu, menyampaikan bahwa aksi mereka mengerucut pada delapan tuntutan resmi.

Tuntutan itu menyoroti kelalaian pemerintah daerah dalam pengusulan formasi PPPK 2024.