PPPK Paruh Waktu
Kepala BKD Bocorkan Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu Pemprov Gorontalo
Menjelang pelantikan, sempat muncul pertanyaan publik terkait gaji ribuan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Penulis: Herjianto Tangahu | Editor: Fadri Kidjab
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/gorontalo/foto/bank/originals/Kepala-Badan-Kepegawaian-Daerah-BKD-Provinsi-Gorontalo-Rifli-Katili.jpg)
“PPPK paruh waktu di Kota Gorontalo rata-rata hanya menerima Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan,” beber Nuryanto dalam siniar (podcast) di Studio TribunGorontalo.com, pada Sabtu (27/9/2025).
Nuryanto menegaskan, gaji minimal PPPK paruh waktu akan setara dengan upah yang mereka terima saat ini, misalnya Rp1,5 juta. Perbedaan utama dengan PPPK penuh waktu, yang gajinya diatur pusat dan lebih tinggi dari Upah Minimum Regional (UMR), terletak pada besaran penghasilan ini.
Pelantikan 1.800 PPPK paruh waktu ini menambah tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo yang sudah menghadapi tantangan serius.
Nuryanto mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sangat bergantung pada transfer dana dari pusat, mengingat sektor pendapatan asli daerah (PAD) masih kecil.
“Jumlahnya cukup besar, ada 1.800 honorer yang akan menjadi PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Ia merinci, dari total APBD Kota Gorontalo tahun 2025 yang mencapai Rp1,1 triliun, porsi terbesar justru terserap untuk belanja pegawai.
“Posisi kita belanja pegawai itu sudah 41 persen (dari total APBD), cukup besar juga,” ungkap Nuryanto.
(TribunGorontalo.com/Herjianto Tangahu/*)