Rencana Kemenkeu Potong Dana Transfer ke Daerah Diprotes Wagub Gorontalo Idah Syahidah

TRIBUNGORONTALO.COM — Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menyampaikan protes keras terhadap rencana pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026.

Suara keberatan itu disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum audiensi bersama 16 Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

“Tujuan kami dalam pertemuan ini adalah untuk menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di masing-masing provinsi. Kami mewakili 17 Gubernur se-Indonesia menyampaikan keberatan atas kebijakan pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD),” tegas Idah dalam pertemuan di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan RI.

Menurut Idah, pemotongan TKD akan memukul kemampuan fiskal daerah, terutama dalam menjalankan program prioritas yang telah dirancang.

Ia menilai bahwa pengurangan anggaran akan mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Tak hanya soal TKD, Idah juga menyoroti beban tambahan yang kini ditanggung daerah akibat meningkatnya jumlah ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Saat ini, daerah sedang menanggung beban tambahan dari penerimaan ASN PPPK yang cukup besar. Kondisi ini memperberat keuangan daerah dan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, seluruh perwakilan APPSI sepakat untuk meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD.

 Mereka menilai bahwa kondisi fiskal di daerah sedang tidak stabil dan membutuhkan dukungan penuh agar pembangunan tetap berjalan sesuai target nasional.

“Pemerintah pusat menginginkan daerah berhasil menjalankan program pembangunan. Tapi kalau anggarannya dikurangi, tentu akan sulit bagi kami untuk mewujudkan itu,” tambah Idah.

Sebagai informasi, dalam RAPBN 2026, alokasi TKD direncanakan sebesar Rp649,99 triliun mengalami penurunan drastis sebesar Rp269 triliun dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp919,87 triliun.

Penurunan ini dikhawatirkan akan menghambat pembiayaan pembangunan di sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

(*)