Cegah Penyakit di Pintu Masuk Gorontalo, BKK Ungkap Peran Strategis dalam Tribun Podcast

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo -- Tribun Gorontalo menggelar podcast spesial bertajuk “Cegah Tangkal di Pintu Masuk Provinsi Gorontalo” bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Gorontalo, Jumat (26/9/2025), di Kantor Tribun Gorontalo, Jalan Agung Suprapto, Kota Gorontalo.

Podcast ini menghadirkan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo, Suprapto, dan Ketua Tim Kerja Surveilans Epidemiologi dan Penindakan Kekarantinaan, Mu’Ammar, dengan dipandu oleh Minarti Mansombo dan Prailla Karauwan.

BKK, Garda Terdepan Cegah Penyakit Menular Masuk Indonesia

Dalam dialognya, Suprapto menegaskan bahwa sejak 1 Januari 2023, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) telah berubah nama menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK). 

Perubahan ini bukan hanya sekadar nomenklatur, melainkan juga penguatan fungsi kelembagaan.

“BKK adalah garda terdepan pencegahan penyakit. Kami bertugas melakukan cegah tangkal penyakit menular dan faktor risikonya melalui pintu masuk negara, baik pelabuhan laut, bandara, maupun pos lintas batas darat,” jelas Suprapto.

Selain memantau lalu lintas orang, BKK juga mengawasi barang, alat angkut, dan lingkungan yang berpotensi membawa penyakit menular.

Baca juga: Harry Kane Catat Rekor Baru: Pemain Tercepat Tembus 100 Gol di Klub Liga Top Eropa

Jika ditemukan indikasi penyakit berbahaya, BKK berwenang melakukan tindakan karantina hingga isolasi.

Tugas Pokok Kekarantinaan Kesehatan

Suprapto menuturkan, tugas pokok BKK tidak hanya sebatas memantau lalu lintas orang di pintu masuk negara, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap barang, alat angkut, serta lingkungan yang berpotensi membawa penyakit menular. 

Bila ditemukan dugaan penyakit berbahaya, BKK berwenang melakukan tindakan karantina maupun isolasi.

Kelembagaan ini juga menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat, termasuk ketika terjadi ancaman wabah atau pandemi. 

Layanan Vaksinasi Internasional dan Pencegahan Wabah

BKK turut memberikan layanan vaksinasi internasional untuk masyarakat yang akan bepergian ke luar negeri, seperti jamaah haji dan umrah.

Vaksinasi ini diwajibkan untuk mencegah penularan penyakit seperti meningitis dan polio.

“Jamaah umrah dan haji wajib divaksin minimal 10 hari sebelum berangkat agar terbentuk kekebalan tubuh,” tambah Suprapto.

BKK juga mengeluarkan International Certificate of Vaccination (ICV) yang kini telah tersedia dalam bentuk elektronik atau E-ICV.

Namun, di era digital ini muncul tantangan baru. Mu’Ammar mengungkapkan adanya potensi pemalsuan dokumen digital oleh oknum yang ingin jalan pintas.

“E-ICV memang praktis, tapi kami menemukan adanya upaya pemalsuan. Ini sangat berbahaya karena vaksin bukan hanya formalitas, tapi perlindungan kesehatan,” ujarnya.

Dukungan Layanan dan Kinerja BKK Gorontalo

Sepanjang 2025, BKK Gorontalo aktif menjalankan program pelayanan publik, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai KSOP dan Pelindo Gorontalo.

Tak hanya itu, BKK juga rutin menyampaikan laporan triwulan dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang menunjukkan tren positif dalam kualitas layanan.

Prestasi lainnya, BKK Gorontalo berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Kesehatan dan menjadi finalis transformasi digital pelayanan publik lewat aplikasi vaksinasi Internasional Layito di platform SI BINTHE.

Capaian Nyata BKK Gorontalo

Kinerja BKK Kelas I Gorontalo juga tercermin dalam sejumlah kegiatan.

Misalnya, pada tahun 2025 ini BKK melakukan pemeriksaan kesehatan bagi 41 pegawai Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Gorontalo sebagai bagian dari dukungan program nasional. 

Baca juga: Usai DRH Ditutup, PPPK Paruh Waktu 2025 Masuk Tahap Penetapan NI: Cek Gaji dan Tunjangannya!

Selain itu, sebanyak 43 orang pegawai dan pekerja di Pelindo Gorontalo juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis.

BKK Gorontalo juga aktif menyampaikan laporan kinerja triwulanan, termasuk hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menjadi indikator pelayanan publik. 

Dari survei itu, tingkat kepuasan pengguna layanan terus menunjukkan tren positif.

Prestasi lain yang dicapai adalah pengakuan dari Kementerian Kesehatan, di mana BKK Gorontalo meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menjadi finalis kategori transformasi digital pelayanan publik melalui aplikasi vaksinasi internasional Layito di platform SI BINTHE.

Peran Strategis Nasional

Secara nasional, terdapat 51 unit Balai Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia yang terbagi dalam BKK kelas I, kelas II, dan lokal. 

Gorontalo menjadi salah satu BKK Kelas I dengan tugas langsung di bawah Kementerian Kesehatan.

“Dari Sabang sampai Merauke ada BKK yang menjaga pintu masuk negara. Fungsinya sama, mencegah penyakit agar tidak masuk ke Indonesia, dan sebaliknya, mencegah penyakit di Indonesia menyebar keluar,” kata Suprapto.

Di akhir podcast, kedua narasumber mengimbau masyarakat untuk mendukung kerja kekarantinaan kesehatan dengan cara sederhana, seperti menaati aturan vaksinasi, melaporkan jika mengalami gejala penyakit menular sepulang bepergian, dan tidak tergoda memalsukan dokumen kesehatan.

 “Kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Karantina kesehatan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tutup Mu’Ammar.

BKK Nasional: Menjaga Gerbang Negara dari Sabang hingga Merauke

Secara nasional, terdapat 51 unit BKK yang tersebar di seluruh Indonesia. Gorontalo merupakan salah satu dari sedikit BKK Kelas I yang berada langsung di bawah Kementerian Kesehatan RI.

Baca juga: Kabar Bahagia, CPNS 2026 Segera Dibuka Usai PPPK Rampung, Ini Bocoran Jadwal dan Persyaratannya

“Fungsi kami tidak hanya lokal. Dari Sabang sampai Merauke, BKK menjaga agar penyakit menular tidak masuk maupun keluar dari Indonesia,” ujar Suprapto.

Imbauan untuk Masyarakat

Di akhir sesi podcast, Suprapto dan Mu’Ammar mengajak masyarakat untuk mendukung kinerja BKK dengan cara sederhana, mengikuti aturan vaksinasi, tidak memalsukan dokumen kesehatan, dan segera melapor jika mengalami gejala penyakit menular setelah bepergian.

“Kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Tanpa partisipasi publik, tugas karantina tidak akan maksimal,” pungkas Mu’Ammar.

Podcast ini diharapkan menjadi media edukatif bagi masyarakat Gorontalo dan sekitarnya, serta meningkatkan kesadaran pentingnya kekarantinaan kesehatan sebagai tameng pertama perlindungan negara dari ancaman wabah global.