Daftar 15 Pos Belanja Pemprov Gorontalo Masuk Efisiensi, Anggaran 2026 Diperketat

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan lebih ketat.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, mengungkapkan setidaknya 15 pos belanja dipastikan masuk dalam skema efisiensi, termasuk infrastruktur yang sebelumnya menjadi prioritas.

“Tahun ini infrastruktur menjadi prioritas dari tujuh item yang sudah efisien. Ternyata tahun depan, infrastruktur juga jadi prioritas yang nantinya kita akan lakukan efisiensi,” ujar Sofian saat membuka asistensi dan verifikasi RKA SKPD di ruang Dulohupa, Gubernuran, Selasa (26/8/2025).

Adapun 15 pos belanja yang masuk efisiensi yakni:

1.Pengadaan alat tulis kantor (ATK)

2.Kegiatan seremoni

3.Seminar

4.Pendidikan dan pelatihan (diklat)

5.Bimbingan teknis (bimtek)

6.Honorarium

7.Sewa gedung

8.Pemeliharaan dan perawatan

9.Cetak dan souvenir

10.Bantuan pemerintah

11.Lisensi aplikasi

12.Jasa angkutan

13.Perjalanan dinas

14.Peralatan dan mesin

15.Infrastruktur

Menurut Sofian, kebijakan efisiensi ini terpaksa diambil untuk menyesuaikan keterbatasan fiskal akibat penurunan alokasi dana transfer pusat.

Dengan begitu, anggaran yang tersedia bisa lebih diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Karena anggaran kita terbatas, kita harus mencoba agar tidak hanya berharap di APBD. Mungkin bisa melalui integrasi program dengan pemerintah kota atau kementerian-lembaga. Sehingga ada sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan untuk memberi penguatan atas prioritas maupun program unggulan yang ada di seluruh OPD,” jelasnya.

Sofian juga menegaskan, efisiensi ini menjadi pengingat bagi seluruh OPD agar lebih disiplin dalam menyusun perencanaan anggaran.

Belanja harus disusun berdasarkan kebutuhan strategis dan indikator kinerja yang jelas, bukan sekadar mengikuti pola tahunan.

Ia mengingatkan agar praktik mengecilkan anggaran kegiatan inti demi mencari tambahan di tahap revisi dihentikan.

“Setiap OPD diminta benar-benar fokus pada satu atau dua prioritas dengan dukungan alokasi anggaran yang jelas,” tegas Sofian.

(*)