Podcast Tribun Gorontalo

Podcast Tribun: Kupas Tuntas Peran BPTD Kelas II, Ungkap Program Prioritas Transportasi Darat

Zulmardi menjelaskan bahwa BPTD bukan sekadar lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam membangun sistem transportasi darat yang aman.

Penulis: Jefry Potabuga | Editor: Minarti Mansombo

TRIBUNGORONTALO.COM, GORONTALO -- Di balik kelancaran lalu lintas dan keselamatan perjalanan darat di Gorontalo, ada peran vital yang sering kali luput dari perhatian publik.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Gorontalo. Lembaga ini ternyata memegang kendali penting dalam mengatur dan menjaga kualitas transportasi darat, meski belum banyak dikenal masyarakat luas.

Hal ini diungkap langsung oleh Kepala BPTD Kelas II Gorontalo, Zulmardi, dalam Podcast Tribun Gorontalo, Kamis (4/9/2025).

Dalam bincang santai yang dipandu oleh Praila Karauwan dan Jefri Potabuga, berlangsung di Kantor Tribun Gorontalo, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kelurahan Limbau II, Kota Gorontalo.

Zulmardi menjelaskan bahwa BPTD bukan sekadar lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam membangun sistem transportasi darat yang aman, nyaman, dan tertata.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Gorontalo memegang peran strategis dalam penyelenggaraan transportasi darat. Namun, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga ini belum banyak diketahui masyarakat luas.

Baca juga: Ratusan Warga Antre Kue Walima di Masjid Agung Baiturrahim Gorontalo Saat Maulid Nabi

Tupoksi BPTD

Zulmardi menjelaskan, BPTD tidak bekerja sendiri. Penyelenggaraan tugasnya selalu melibatkan lintas sektor seperti Dinas Perhubungan provinsi dan kabupaten/kota, Balai Jalan Nasional, hingga Polda Gorontalo.

“Karena posisi dari BPTD itu menyelenggarakan angkutan berbasis jalan raya, termasuk terminal dan jembatan timbang,” jelas Zulmardi.

Di Gorontalo, BPTD mengelola enam satuan pelayanan. Dua jembatan timbang masing-masing berada di Molotabu, Kabupaten Bone Bolango, dan Marisa, Pohuwato. Kemudian Terminal Tipe A di Isimu dan Dungingi. Selain itu, ada dua pelabuhan penyeberangan di Kota Gorontalo dan Marisa.

“Enam ini yang menjadi satuan pelayanan BPTD Gorontalo yang tidak lepas dari bantuan lintas sektor,” tegasnya.

Zulmardi menambahkan, BPTD memiliki tanggung jawab khusus untuk transportasi lintas provinsi. Sementara transportasi antar kota dan kabupaten dikelola oleh Dinas Perhubungan.

“Selain pengawasan kami juga melindungi kondisi jalan. Kalau kendaraan tidak overload maka jalan lebih awet,” ucapnya.

Fokus Zero ODOL

Salah satu isu yang menjadi perhatian serius BPTD adalah Over Dimension Over Load (ODOL) atau kendaraan yang membawa muatan berlebih.

“Kalau kelebihan muatan bisa membuat rem blong dan sejenisnya karena tidak sesuai lagi dengan rancang bangunnya,” ungkap Zulmardi.

Ia menilai praktik ODOL di Gorontalo belum sekompleks daerah lain. Meski demikian, sebagian besar kendaraan ODOL justru datang dari luar Gorontalo.

“Kami dari kementerian pusat sudah melakukan berbagai langkah mitigasi soal permasalahan ini. Tentunya ini harus duduk bersama,” bebernya.

Menurut Zulmardi, langkah mitigasi ODOL tidak hanya soal penindakan, tetapi juga edukasi kepada sopir dan perusahaan angkutan. Pemerintah berupaya menyeimbangkan aspek keselamatan dengan pertimbangan ekonomi masyarakat.

“Pemahaman menuju zero ODOL itu kepentingan kita bersama, kami sudah melakukan upaya-upaya termasuk kesejahteraan sopir,” tambahnya.

Program Prioritas BPTD Gorontalo

Selain melaksanakan tupoksi yang sudah diatur, BPTD Kelas II Gorontalo juga memiliki program prioritas untuk meningkatkan kualitas transportasi darat di Gorontalo.

1. Pengawasan Zero ODOL

BPTD menempatkan pengawasan ODOL sebagai prioritas utama. Jembatan timbang Molotabu dan Marisa difungsikan optimal untuk memantau kendaraan barang agar tidak membawa muatan berlebih. Langkah ini sekaligus menjaga umur jalan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

2. Penguatan Fasilitas Terminal

Terminal Tipe A Isimu dan Dungingi menjadi sasaran peningkatan kualitas. Selain itu, pembangunan dan pengoperasian Terminal Tipe B Limboto akan dipercepat. Fasilitas terminal akan ditingkatkan agar penumpang merasa nyaman dan layanan lebih teratur.

Baca juga: Ajakan Demo Lewat TikTok Ditonton 10 Juta Kali, Figha Lesmana Jadi Tersangka

3. Pengembangan Angkutan Perintis dan Sekolah

BPTD mendukung mobilitas masyarakat di daerah terisolir dengan menyediakan layanan angkutan perintis. Program ini juga mencakup angkutan sekolah bagi pelajar serta angkutan perkotaan berbasis BRT Trans NKRI. Layanan angkutan wisata juga disiapkan untuk menunjang sektor pariwisata.

4. Digitalisasi Layanan Transportasi

Sejalan dengan perkembangan teknologi, BPTD mengembangkan aplikasi digital seperti Si-PeKa (Sistem Pelayanan Kartu Pengawasan AKDP) dan SAHABAT On-Sight. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen perizinan transportasi serta memperkuat sistem pengawasan.

“Digitalisasi layanan membuat masyarakat lebih mudah mengurus dokumen transportasi sekaligus meminimalisir potensi pungli,” jelas Zulmardi.

5. Keselamatan Jalan dan Manajemen Lalu Lintas

Pemasangan fasilitas keselamatan jalan, pengaturan rekayasa lalu lintas, hingga pengawasan analisis dampak lalu lintas (andalalin) masuk dalam prioritas. Hal ini untuk memastikan lalu lintas lebih tertib dan risiko kecelakaan dapat ditekan.

6. Koordinasi Lintas Sektor

BPTD memperkuat koordinasi dengan Dishub, Balai Jalan Nasional, dan kepolisian. Selain itu, sinkronisasi layanan pelayaran dan pelabuhan juga dilakukan untuk mendukung konektivitas darat dan laut.

“Semua program ini pada akhirnya untuk masyarakat. Harapannya transportasi di Gorontalo makin tertata, lebih selamat, dan juga mendukung kesejahteraan,” pungkas Zulmardi.

Imbauan untuk Masyarakat

Zulmardi juga mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk berperan aktif mendukung program BPTD.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya pengemudi angkutan barang dan penumpang, untuk selalu menaati aturan. Jangan memaksakan kendaraan dengan muatan berlebih karena itu bisa membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keselamatan transportasi adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah menyiapkan fasilitas dan aturan, sementara masyarakat diminta untuk disiplin dalam penggunaannya.

“Kalau kita sama-sama tertib, jalan lebih awet, lalu lintas lebih lancar, dan angka kecelakaan bisa ditekan,” tutupnya.

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved