Heboh! Oknum Eselon Diduga Kelola Lebih dari 100 Dapur Makan Bergizi Gratis

Langkah tersebut dilakukan agar evaluasi internal dapat segera dilakukan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Boyamin menilai pejabat aktif tidak seharusnya terlibat dalam pengelolaan dapur MBG karena berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Karena itu, ia mendesak agar kedua pejabat yang disebut dalam laporannya segera dicopot dari jabatan.

"Dengan harapan dua oknum ini dipecat karena harusnya dia ada konflik kepentingan tidak boleh punya dapur umum, tapi nyatanya punya dapur umum. Dan jumlahnya tidak kira-kira diatas 100," jelas Boyamin.

Ia juga mempertanyakan proses verifikasi yang memungkinkan dapur-dapur tersebut dapat beroperasi meski diduga terafiliasi dengan pejabat negara.

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG Rabu 10 Juni 2026: Hujan Sedang Guyur Kabupaten Gorontalo, Wilayah Lain Berawan

Menurutnya, posisi ganda sebagai penyelenggara program sekaligus pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dapat membuka peluang terjadinya praktik kolusi maupun nepotisme.

Dampak yang dikhawatirkan bukan hanya menyangkut tata kelola anggaran, tetapi juga kualitas makanan yang diterima masyarakat penerima manfaat.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran terhadap syarat operasional maupun buruknya pelaksanaan program, pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Dengan posisi konflik kepentingan ini kan bisa dianggap kolusi dan nepotisme dan nanti kalau bisa ditemukan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, pelaksanaannya jelek maka ya bisa diikutkan sebagai bertanggungjawab terhadap dugaan-dugaan penyimpangan," kata Boyamin.

Meski demikian, Boyamin menegaskan laporan yang disampaikan masih berupa dugaan awal yang perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk menelusuri dan menguji kebenaran data yang telah diberikan.

Menurut dia, lokasi dapur yang berada di daerah terpencil diduga dipilih karena minim pengawasan.

"Dan saya akan memberikan data lengkapnya termasuk dugaan yang dilakukan di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, dapur-dapur umum disana sulit pengawasan dan sedikit pengawasan dan diduga terafiliasi dengan pejabat eselon tadi," pungkasnya.

MAKI menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut hingga terdapat kepastian hukum.

Bahkan, Boyamin membuka kemungkinan menempuh langkah praperadilan apabila laporan yang telah disampaikan tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

"Kita kawal kalau nanti misalnya tidak diproses akan saya gugat Praperadilan, misalnya untuk membuka semuanya," pungkasnya. (*)