Heboh! Oknum Eselon Diduga Kelola Lebih dari 100 Dapur Makan Bergizi Gratis

Ringkasan Berita:

• MAKI melaporkan dugaan keterlibatan pejabat eselon dalam pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Kejaksaan Agung.
• Seorang pejabat Eselon I berinisial IRA diduga menguasai sekitar 20 dapur, sementara pejabat Eselon II berinisial TSA disebut mengelola lebih dari 100 dapur, terutama di wilayah 3T.
• Boyamin Saiman mendesak kedua pejabat tersebut diberhentikan karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka ruang kolusi.

TRIBUNGORONTALO.COM – Dugaan konflik kepentingan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat. Kali ini, sorotan tertuju pada sejumlah pejabat struktural yang diduga terlibat langsung dalam pengelolaan dapur umum penyedia makanan program tersebut.

Informasi itu diungkap Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, usai menyerahkan laporan beserta dokumen pendukung kepada Kejaksaan Agung pada Selasa (9/6/2026).

Menurut Boyamin, laporan yang disampaikan tidak hanya berupa dugaan umum, tetapi dilengkapi data identitas serta titik koordinat lokasi dapur yang diduga terkait dengan pejabat tertentu.

Baca juga: CELIOS Usul MBG Diganti Uang Tunai Rp15.000 per Anak, Dinilai Lebih Masuk Akal

"Ya sebenarnya saya menyerahkan informasi lah disertai data, jadi ada dua klaster, Eselon I dan Eselon II," kata Boyamin.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan MAKI, dugaan keterlibatan tersebut terbagi dalam dua kelompok jabatan berbeda.

Kelompok pertama disebut melibatkan seorang pejabat setingkat Eselon I berinisial IRA.

Pejabat tersebut diduga menguasai sekitar 20 dapur MBG yang seluruhnya beroperasi di wilayah Pulau Jawa.

Temuan mengenai dugaan kepemilikan puluhan dapur itu, menurut Boyamin, telah diperoleh sejak Senin (8/6/2026).

Namun, ketika dilakukan pendalaman lebih lanjut, muncul dugaan lain yang jumlahnya jauh lebih besar.

MAKI menyebut ada seorang pejabat Eselon II berinisial TSA yang diduga mengelola lebih dari 100 dapur MBG.

"Mengagetkan lagi, saya dapat temuan kasus BGN ini diduga ada pejabat setara Eselon II yang punya dapur umum sekitar diatas 100. Sementara kemarin temuan saya setara Eselon I bahkan punya 20-an dapur umum," sambungnya.

Boyamin menjelaskan, TSA merupakan pejabat yang memiliki tugas di wilayah pinggiran dan daerah dengan kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Meski demikian, pejabat tersebut diduga turut mengelola jaringan dapur dalam jumlah besar.

"Dia sebenarnya ngurusin yang agak di daerah-daerah terpencil, Artinya yang mestinya ditugasi di daerah-daerah 3T itu termasuk di pinggiran, tapi dia diduga juga berurusan atau mengelola sekitar 100-n dapur umum. Nah itu dia Inisialnya TSA," tutur Boyamin.

Selain menyerahkan laporan kepada Kejaksaan Agung, MAKI juga berencana menyampaikan dokumen serupa kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang.

Langkah tersebut dilakukan agar evaluasi internal dapat segera dilakukan terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Boyamin menilai pejabat aktif tidak seharusnya terlibat dalam pengelolaan dapur MBG karena berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Karena itu, ia mendesak agar kedua pejabat yang disebut dalam laporannya segera dicopot dari jabatan.

"Dengan harapan dua oknum ini dipecat karena harusnya dia ada konflik kepentingan tidak boleh punya dapur umum, tapi nyatanya punya dapur umum. Dan jumlahnya tidak kira-kira diatas 100," jelas Boyamin.

Ia juga mempertanyakan proses verifikasi yang memungkinkan dapur-dapur tersebut dapat beroperasi meski diduga terafiliasi dengan pejabat negara.

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG Rabu 10 Juni 2026: Hujan Sedang Guyur Kabupaten Gorontalo, Wilayah Lain Berawan

Menurutnya, posisi ganda sebagai penyelenggara program sekaligus pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dapat membuka peluang terjadinya praktik kolusi maupun nepotisme.

Dampak yang dikhawatirkan bukan hanya menyangkut tata kelola anggaran, tetapi juga kualitas makanan yang diterima masyarakat penerima manfaat.

Jika nantinya ditemukan pelanggaran terhadap syarat operasional maupun buruknya pelaksanaan program, pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Dengan posisi konflik kepentingan ini kan bisa dianggap kolusi dan nepotisme dan nanti kalau bisa ditemukan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, pelaksanaannya jelek maka ya bisa diikutkan sebagai bertanggungjawab terhadap dugaan-dugaan penyimpangan," kata Boyamin.

Meski demikian, Boyamin menegaskan laporan yang disampaikan masih berupa dugaan awal yang perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk menelusuri dan menguji kebenaran data yang telah diberikan.

Menurut dia, lokasi dapur yang berada di daerah terpencil diduga dipilih karena minim pengawasan.

"Dan saya akan memberikan data lengkapnya termasuk dugaan yang dilakukan di daerah-daerah yang jauh dari Jakarta, dapur-dapur umum disana sulit pengawasan dan sedikit pengawasan dan diduga terafiliasi dengan pejabat eselon tadi," pungkasnya.

MAKI menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut hingga terdapat kepastian hukum.

Bahkan, Boyamin membuka kemungkinan menempuh langkah praperadilan apabila laporan yang telah disampaikan tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

"Kita kawal kalau nanti misalnya tidak diproses akan saya gugat Praperadilan, misalnya untuk membuka semuanya," pungkasnya. (*)