Polemik Sapi Kurban Prabowo Rp100 Miliar, PDIP Sebut APBN Bukan Uang Pribadi Presiden

Ringkasan Berita:

• PDIP mendesak pemerintah membuka transparansi anggaran Rp100 miliar untuk pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto.
• Guntur Romli menilai pengakuan Menteri Keuangan yang tidak mengetahui anggaran tersebut menjadi tanda lemahnya pengawasan keuangan negara.
• Sementara itu, Partai Gerindra menegaskan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden merupakan hal yang lazim dan juga dilakukan presiden sebelumnya.

TRIBUNGORONTALO.OCM -- Sorotan terhadap penggunaan anggaran negara untuk pengadaan sapi kurban Presiden RI kembali mencuat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah membuka secara terang penggunaan dana APBN senilai Rp100 miliar yang dipakai dalam program bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai muncul kejanggalan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengaku tidak mengetahui alokasi anggaran tersebut.

Menurutnya, pengeluaran negara dalam jumlah besar seharusnya diketahui secara rinci oleh bendahara negara agar tidak memunculkan kecurigaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah.

"Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib. Pertama, masa bendahara negara bisa tidak tahu. Jangan sampai kasusnya seperti pembelian puluhan ribu motor tril listrik buat MBG," ujar Guntur Romli kepada wartawan pada Kamis (28/5/2026).

Baca juga: Identitas Mayat yang Ditemukan di Anak Sungai Bone Bolango Gorontalo, Ternyata Sempat Hilang

PDIP menilai kondisi tersebut berpotensi menjadi sinyal lemahnya sistem pengawasan penggunaan uang negara.

Guntur menyebut masyarakat berhak mempertanyakan proses pengeluaran dana publik yang dinilai belum sepenuhnya transparan.

"Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya," ucapnya.

Selain menyinggung aspek tata kelola anggaran, PDIP juga mempertanyakan penggunaan APBN untuk ibadah kurban yang mengatasnamakan pribadi Presiden.

Guntur menegaskan APBN bukan milik individu, melainkan uang rakyat yang berasal dari seluruh warga Indonesia lintas agama. Karena itu, menurutnya, penggunaan dana negara untuk kurban pribadi bertentangan dengan prinsip fikih.

"APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN adalah harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim dan nonmuslim. Maka secara fikih kurban dengan uang rakyat atas nama pribadi Presiden adalah kontradiksi yang tidak bisa dibela dengan alasan apapun," tutur Guntur.

PDIP juga menanggapi penjelasan Istana yang menyebut pengadaan sapi kurban merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden.

Namun, menurut Guntur, fakta di lapangan memperlihatkan adanya atribut bertuliskan “RI 1” dan nama Prabowo pada sapi-sapi kurban tersebut.

Ia menilai hal itu dapat dimaknai sebagai pencitraan politik yang dibungkus dengan simbol keagamaan.

Baca juga: Breaking News: Warga Bone Bolango Gorontalo Temukan Mayat Membusuk di Anak Sungai