Polemik Sapi Kurban Prabowo Rp100 Miliar, PDIP Sebut APBN Bukan Uang Pribadi Presiden

"Tapi di lapangan sapi-sapi itu bertuliskan nama RI1 atau Prabowo. Ini seperti branding politik berbalut ritual keagamaan. Ingat ya, bantuan sosial, bansos bukan kurban. Kurban bukan bansos, bantuan sosial. Mencampur adukkan keduanya bukan hanya keliru secara teologis, ia juga memanipulasi makna ibadah untuk kepentingan citra," katanya.

Guntur juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menggunakan dana publik, terlebih dalam konteks kegiatan keagamaan.

Ia menyebut negara harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pemeluk agama dan menghindari kebijakan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

"Negara ini bukan milik satu umat, bukan milik satu agama. APBN bukan kas mesjid atau kas gereja. Kita harus hati-hati bila terkait dengan dana publik, dengan dana rakyat. Tidak bisa dipakai seenaknya apalagi demi kepentingan pribadi dan kepentingan pencitraan politik belakang," pungkasnya.

Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Partai Gerindra, Sugiat Santoso.

Ia menilai penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden merupakan hal yang lazim dilakukan dalam konteks kenegaraan.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban premium untuk Idul Adha 2026 dengan harga sekitar Rp130 juta per ekor.

Program tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp100 miliar melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden.

"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata Sugiat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Politikus Gerindra itu menjelaskan bantuan presiden kepada masyarakat tidak hanya diberikan saat momentum hari raya keagamaan, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas umum.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak melihat program bantuan sapi kurban sebagai sesuatu yang baru ataupun kontroversial.

"Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," pungkas Sugiat. (*)