Lagi, 2 Dapur MBG di Kota Gorontalo Ditutup Wagub Idah Syahidah, Ini Lokasinya

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menutup dua dapur SPPG di Kota Gorontalo karena melanggar standar penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Pelanggaran meliputi aspek kebersihan, kualitas bahan, hingga proses distribusi yang tidak sesuai standar operasional.
• Padahal, menurut Badan Gizi Nasional, menu MBG harus memenuhi 20–35 persen kebutuhan energi harian dengan komposisi gizi seimbang dan berbasis pangan lokal.

 

TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo — Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, kembali mengambil langkah tegas dengan menutup dua dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kota Gorontalo.

Sebagai informasi, dapur MBG secara resmi disebut SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Penutupan tersebut diduga setelah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dasar dalam penyediaan makanan bergizi bagi siswa.

Artinya, dua dapur yang beroperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu dinilai tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca juga: ALASAN Adik Korban Kecelakaan di Minsel Bakal Polisikan Seorang Sopir PO Gorontalo

Dalam berbagai kesempatan, Idah Syahidah menegaskan, aspek kebersihan, kualitas bahan makanan, hingga proses pengolahan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

Ia menyebut, program MBG merupakan program strategis yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar sesuai aturan.

"Ada 2 SPPG yang ditutup Limba U dan Tuladenggi, menyusul yang lain," tulis Idah Syahidah sebagaimana dikutip TribunGorontalo.com dan kanal resminya, Rabu (18/3/2026).

Jika merujuk informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), standar gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025 sebenarnya telah diatur secara jelas.

Pedoman tersebut mengacu pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Kementerian Kesehatan serta prinsip “Isi Piringku”.

Dalam ketentuannya, setiap porsi makanan seharusnya mampu memenuhi sekitar 20 hingga 35 persen kebutuhan energi harian.

Menu yang disajikan juga wajib mencakup komponen karbohidrat, protein hewani atau nabati, sayur, serta buah.

Selain itu, standar anggaran bahan makanan berada pada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, dengan fokus utama pada keseimbangan gizi makro dan mikro, serta pemanfaatan pangan lokal.

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh dapur MBG di wilayah tersebut.

Karena itu, Idah Syahidah kerap menegaskan pengelola dapur segera melakukan pembenahan sebelum diizinkan kembali beroperasi.

Sebelumnya juga diketahui, Idah menutup dapur MBG yang diketahui menyajikan makanan tak layak. 

Idah Syahidah sebagai Ketua Satgas Percepatan MBG di Gorontalo pun membeberkan alasan dirinya mengambil keputusan penutupan tersebut. 

“Itu pelanggaran karena ditemukan makanan tidak layak,” jelasnya.

(*)