Menkes Budi: Iuran JKN Rp42 Ribu Sebulan, Lebih Murah dari Rokok

Ringkasan Berita:

• Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa penyesuaian iuran JKN 2026 dipertimbangkan karena proyeksi defisit BPJS Kesehatan yang mencapai Rp20–30 triliun. 
• Ia menegaskan iuran Rp42.000 per bulan masih terjangkau bagi peserta mandiri menengah ke atas dan menyinggung pengeluaran rokok saat menjelaskan kemampuan bayar. 
• Pemerintah memastikan kelompok masyarakat miskin tetap ditanggung melalui mekanisme subsidi silang.

TRIBUNGORONTALO.COM-- Potensi defisit keuangan BPJS Kesehatan menjadi salah satu alasan pemerintah mempertimbangkan penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2026.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, tanpa perbaikan sistem, persoalan kekurangan anggaran bisa terus berulang setiap tahun.

Menurut Budi, proyeksi defisit BPJS Kesehatan berada di kisaran Rp20–30 triliun.

Pada tahun ini saja, kekurangan tersebut direncanakan ditutup melalui dukungan anggaran pemerintah sebesar Rp20 triliun.

Ia mengingatkan, kondisi defisit yang berulang dapat berdampak pada layanan kesehatan.

Baca juga: Breaking News: Banjir Terjang Desa Datahu Gorontalo, 19 Rumah Warga Terdampak

Salah satu risikonya adalah keterlambatan pembayaran klaim kepada rumah sakit.

“Kalau ini terus berulang, dampaknya adalah penundaan pembayaran klaim ke rumah sakit. Rumah sakit bisa mengalami kesulitan operasional,” ujarnya.

Dalam penjelasannya di Kantor Kementerian Kesehatan, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/2), Budi juga menyinggung kemampuan bayar peserta mandiri, khususnya dari kalangan menengah ke atas.

Ia menilai iuran sebesar Rp42.000 per bulan masih terjangkau.

“Peserta mandiri menengah ke atas Rp42.000 sebulan harusnya bisa (bayar iuran). Ingat laki-laki beli rokok kan lebih dari itu,” ungkap dia.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu menegaskan, rencana penyesuaian iuran tidak akan membebani kelompok masyarakat miskin.

Iuran bagi peserta dari kelompok desil 1 sampai 5 tetap ditanggung pemerintah.

Ia menjelaskan, kenaikan premi akan menyasar peserta mandiri menengah ke atas sebagai bagian dari mekanisme subsidi silang dalam sistem BPJS Kesehatan.

“Jadi ada prinsip cross-subsidi seperti itu yang mana orang kaya mensubsidi yang miskin. Kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Kenaikan premi ini mempengaruhi masyarakat menengah ke atas,” lanjut Budi.

Kenaikan Premi 2026

Rencana penyesuaian premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan berlaku mulai 2026 disebut tak lagi bisa ditunda.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini terus mengalami tekanan akibat defisit tahunan yang berulang.

Menurut Budi, BPJS Kesehatan diproyeksikan mengalami defisit antara Rp20 triliun hingga Rp30 triliun.

Kekurangan tersebut pada tahun ini masih akan ditutup melalui dukungan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp20 triliun.

Namun, ia menegaskan kondisi serupa berpotensi terjadi setiap tahun jika tidak ada perubahan kebijakan yang bersifat struktural.

“Kalau ini dibiarkan, akan berdampak pada penundaan pembayaran ke rumah sakit. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural,” ujar Budi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Dampak ke Rumah Sakit Jadi Pertimbangan

Budi menjelaskan, defisit yang terus berulang dapat memengaruhi kelancaran operasional fasilitas kesehatan.

Penundaan klaim pembayaran berisiko mengganggu arus kas rumah sakit dan pada akhirnya berpengaruh pada pelayanan pasien.

Karena itu, pemerintah mulai menggulirkan wacana penyesuaian iuran sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.

Ia menegaskan, rencana kenaikan premi hanya akan menyasar peserta BPJS Kesehatan kategori mandiri, khususnya kelompok masyarakat menengah ke atas.

Saat ini, iuran peserta mandiri kelas 3 tercatat sebesar Rp42.000 per bulan, dengan subsidi pemerintah Rp7.000.

Menurut Budi, kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada masyarakat miskin karena iuran kelompok tersebut sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah.

“Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari pemerintah,” katanya.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan besaran pasti penyesuaian tarif yang akan diberlakukan pada 2026.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan mandiri tercatat sebesar Rp150.000 per orang per bulan untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3.

Pemerintah menyebut pembahasan lanjutan masih akan dilakukan sebelum keputusan final diumumkan.(*)