Minggu, 22 Maret 2026

Berita Nasional

Dana Kapal KKP Dipertanyakan Purbaya, Sebut Bisa Merugi Jika Tak Cepat Dicairkan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti belum terlihatnya realisasi proyek pembangunan kapal yang berkaitan dengan program

Tayang:
Editor: Wawan Akuba
zoom-inlihat foto Dana Kapal KKP Dipertanyakan Purbaya, Sebut Bisa Merugi Jika Tak Cepat Dicairkan
FOTO: Herjianto Tangahu, TribunGorontalo.com
FOTO STOK -- Deretan kapal di Pelelangan Ikan Gorontalo Selasa pagi (14/1/2025). DANA KKP -- Purbaya pertanyakan anggaran pengadaan kapal oleh KKP. 

Ia juga mempertanyakan keterlibatan pihak industri dan lembaga terkait dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kapal tersebut.

Menurutnya, percepatan realisasi proyek dapat mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memaksimalkan pemanfaatan dana yang telah dialokasikan.

"Kenapa KKP belum order ke sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarin. Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan mengenai kondisi proyek pembangunan kapal yang dimaksud.

Ia menyebut pembiayaan program tersebut bersumber dari pinjaman pemerintah Inggris yang hingga kini masih dalam tahap proses.

KUKER MENKP - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo, Selasa (29/4/2025).
KUKER MENKP - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo, Selasa (29/4/2025). (HMS Pemprov Gorontalo)

"Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan," kata Trenggono dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Trenggono menjelaskan bahwa pelaksanaan pinjaman tersebut tidak berada langsung di bawah KKP.

Ia menyebut pihak yang menjalankan proses pembiayaan adalah Badan Logistik Pertahanan, sementara KKP hanya berperan pada aspek teknis serta penyediaan tenaga kerja.

"Pihak yang mengeksekusi pinjaman dana dari Inggris bukan KKP, melainkan Badan Logistik Pertahanan. KKP hanya memfasilitasi teknis dan tenaga kerja," jelasnya.

Ia juga meminta agar penyampaian informasi terkait program pembangunan kapal didasarkan pada data yang telah diverifikasi.

Menurutnya, sinkronisasi informasi antarlembaga penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

"Jadi, sebaiknya Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar," ujar Trenggono.

Ia menambahkan proses pembahasan mekanisme pembiayaan proyek masih berjalan. Pemerintah disebut terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan program dapat dilakukan sesuai perencanaan.

"Sebaiknya Purbaya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu dong," pungkasnya.(*)

 

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved