Dana Kapal KKP Dipertanyakan Purbaya, Sebut Bisa Merugi Jika Tak Cepat Dicairkan

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan realisasi proyek pembangunan kapal yang berkaitan dengan KKP karena belum ditemukan pemesanan kapal di galangan. 
• Ia menilai percepatan penggunaan anggaran penting agar pinjaman yang telah dialokasikan tidak menimbulkan kerugian. 
• KKP menjelaskan proyek masih dalam tahap pembahasan mekanisme pembiayaan yang melibatkan pinjaman dari Inggris.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti belum terlihatnya realisasi proyek pembangunan kapal yang berkaitan dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia menilai anggaran yang telah dialokasikan perlu segera digunakan agar tidak menimbulkan konsekuensi kerugian bagi negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat berada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pemesanan pembangunan kapal yang tercatat di galangan kapal.

Baca juga: Cara Cek Penerima Bansos 2026, 4 Bantuan Dicairkan Mulai Februari

"Oh saya enggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada enggak yang di-order? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya enggak tahu. Ya sudah enggak apa-apa," kata Purbaya.

Menurutnya, meskipun sumber pembiayaan proyek pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri, proses pengelolaan pembiayaan tetap harus melalui Kementerian Keuangan.

Ia menegaskan setiap pinjaman pemerintah akan tetap masuk dalam mekanisme pengawasan keuangan negara.

"Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah. Tapi, sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja," ujarnya.

Purbaya menekankan, program pembangunan kapal seharusnya dapat segera dijalankan apabila memang telah direncanakan dalam program pemerintah.

Ia menyebut percepatan realisasi anggaran menjadi hal penting agar program strategis dapat memberikan dampak ekonomi.

"Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah. Gitu saja," tambahnya.

Dalam forum sebelumnya, Purbaya juga mempertanyakan progres proyek pembangunan kapal karena dana disebut telah disiapkan.

Ia mengaku merasa janggal apabila anggaran tersedia, tetapi belum diikuti dengan pelaksanaan program.

"Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada," katanya.

Ia juga mempertanyakan keterlibatan pihak industri dan lembaga terkait dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kapal tersebut.

Menurutnya, percepatan realisasi proyek dapat mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memaksimalkan pemanfaatan dana yang telah dialokasikan.

"Kenapa KKP belum order ke sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarin. Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan penjelasan mengenai kondisi proyek pembangunan kapal yang dimaksud.

Ia menyebut pembiayaan program tersebut bersumber dari pinjaman pemerintah Inggris yang hingga kini masih dalam tahap proses.

"Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan," kata Trenggono dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Trenggono menjelaskan bahwa pelaksanaan pinjaman tersebut tidak berada langsung di bawah KKP.

Ia menyebut pihak yang menjalankan proses pembiayaan adalah Badan Logistik Pertahanan, sementara KKP hanya berperan pada aspek teknis serta penyediaan tenaga kerja.

"Pihak yang mengeksekusi pinjaman dana dari Inggris bukan KKP, melainkan Badan Logistik Pertahanan. KKP hanya memfasilitasi teknis dan tenaga kerja," jelasnya.

Ia juga meminta agar penyampaian informasi terkait program pembangunan kapal didasarkan pada data yang telah diverifikasi.

Menurutnya, sinkronisasi informasi antarlembaga penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

"Jadi, sebaiknya Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar," ujar Trenggono.

Ia menambahkan proses pembahasan mekanisme pembiayaan proyek masih berjalan. Pemerintah disebut terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan program dapat dilakukan sesuai perencanaan.

"Sebaiknya Purbaya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu dong," pungkasnya.(*)