Lima Pejabat OJK dan BEI Mundur, Ini Analisis Pengamat soal Dampaknya

Ringkasan Berita:

• Lima pejabat OJK dan BEI mengundurkan diri secara bersamaan setelah IHSG mengalami tekanan tajam.
• Pengamat ekonomi Herry Gunawan menduga langkah tersebut dipicu teguran MSCI terkait transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia.
• Mundurnya pejabat dinilai justru memperburuk kepercayaan investor dan memberi sinyal negatif ke pasar.

TRIBUNGORONTALO.COM -- Gejolak besar mengguncang pasar modal Indonesia. Di tengah tekanan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat merosot dari level 8.000 ke kisaran 7.000, lima pejabat penting di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memilih mengundurkan diri secara bersamaan pada Jumat (30/1/2026).

Mundurnya para pejabat tersebut terjadi hanya berselang singkat setelah pasar saham mengalami koreksi dalam.

Kondisi ini memicu beragam spekulasi, termasuk dugaan adanya tekanan serius yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai pengunduran diri massal itu tidak berdiri sendiri.

Ia menduga kuat ada faktor eksternal yang memengaruhi, salah satunya teguran keras dari lembaga pemeringkat internasional Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait tata kelola pasar modal Indonesia.

Baca juga: Pakar Pariwisata UNS Nilai Promosi Banda Neira Pakai AI oleh Fadli Zon Kurang Tepat

Hal tersebut disampaikan Herry dalam wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Senin (3/2/2026).

Menurut Herry, MSCI sebelumnya telah memberikan peringatan kepada Indonesia terkait rendahnya porsi saham yang dilepas ke publik.

Kondisi ini dinilai rawan dimanfaatkan untuk praktik manipulasi harga saham atau yang kerap disebut sebagai “goreng saham”.

“MSCI sudah memberikan teguran sejak tahun lalu. Mereka melihat ada saham-saham yang dilepas ke publik dalam porsi kecil, sehingga mudah dikendalikan dan digoreng,” ujar Herry.

Ia menjelaskan, praktik tersebut biasanya dilakukan oleh pihak yang terafiliasi dengan pemilik saham pengendali.

Harga saham didorong naik secara tidak wajar, kemudian dilepas ke pasar saat sudah tinggi, sehingga menyerap dana masyarakat.

Herry mengingatkan, bila Indonesia tidak segera melakukan pembenahan menyeluruh dan hanya merespons tekanan dengan mundurnya pejabat, maka risiko yang lebih besar bisa mengintai pasar modal nasional.

“Kalau tidak ada perubahan nyata, Indonesia berpotensi diturunkan statusnya menjadi Frontier Market. Itu setara dengan negara seperti Nepal atau Bangladesh. Dampaknya, investor asing bisa keluar karena menganggap risikonya tinggi,” tegasnya.

Ia menilai, keputusan mundur justru dapat dibaca pasar sebagai sinyal negatif. Alih-alih memperbaiki persoalan transparansi kepemilikan saham atau beneficial owner yang menjadi sorotan MSCI, langkah tersebut terkesan seperti menghindari tanggung jawab.